Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.618 peraturan dalam 0,102 detik

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Klasifikasi Arsip

Abstrak

Arsip

Download file:

Peraturan BNPT No. 2 Tahun 2017.pdf

KLASIFIKASI ARSIP

2017

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 2, BN 2017 (1649) : 59 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Klasifikasi Arsip

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan dan penemuan kembali arsip secara cepat dan akurat, diperlukan pengaturan yang sistematis, terarah dan terencana, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
Berisi ketentuan umum Klasifikasi Arsip di Lingkungan BNPT menggunakan kode arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Kode klasifikasi arsipmenjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
59 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas

Abstrak

Terorisme Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas

Download file:

Peraturan BNPT NO. 1 Tahun 2017_compressed-1.pdf

TATA NASKAH DINAS

2017

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2017 (1648) : 142 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan tata naskah dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; b. bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus diganti dan disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).
Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
eraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dicabut
142 hlm.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Diubah dengan

Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Mengubah

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Mencabut

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2016

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT