Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pelayanan Pasar yaitu tentang ketentuan umum, struktur dan besarnya tarif harian los/toko/kios/ruko, hak pemakaian, penataan pedagang dan biaya kompensasi setelah pembangunan dan atau revitalisasi pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa
Umum, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian maka tarif
retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu
untuk ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi
Pelayanan Persampahan /Kebersihan di Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Semarang beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 59 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 101 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK PENYERAHAN PERTAMA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pmeda, pemda melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, maka perlu membentuk perwal semarang tentang konfrimasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemko semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; Uu No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 50 Tahun 2007; Permendagri No 112 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang no 11 Tahun 2016; Perda KOta Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 78 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang konfirmasi status wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indeks Lokalitas
ABSTRAK:
bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah
perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat
dinikmati masyarakat; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indeks
Lokalitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Lokalitas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai sebesar 0,5%. Adapaun perhitungannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 59 Seri E; https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/upload/46324/2022PGJATIM0035059.pdf
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, perekonomian, dan fluktuasi
harga, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah;
b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 99);
Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 32 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 59 Tahun 2020
penyelenggaraan penerimaan dan pelaporan pajak daerah secara online
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2020/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penerimaan dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Online
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pelaporan tata kelola memudahkan wajib pajak untuk membayara transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan dan kewajibannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2020; PP No.91 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; PP No.82 Tahun 2012; PP No.35 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubahb dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Direktur Jendral Pajak No.05/pajak/2017; Perda Kab Pohuwato No.6 Tahun 2011.
Dalam Peraturan ini dibentuk untuk Penyelenggaraan Penerimaan Dan Pelaporan Pajak Daerah secara Online termasuk didalamnya mengatur tentang Asas, Maksud dan Tujuan, Jenis Pajak, Kewenangan, Kerjasama Pelaksanaan Sisten Online, Sistem Online Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pembukaan Rekening, Penyetoran Dana Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak, Pembayaran Pajak Terutang Dan Pelaporan Pajak, Penerimaan Dan Pelaporan Pajak Secara Manual, Hak Dan Kewajiban, Larangan, Pengawasan, Sanksi Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Terdiri dari 22 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012
PERWALI Kota Banjar No. 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
