Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai insentif dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2011.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 58 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa penyediaan layanan tempat wisata dan sarana rekreasi memerluhkan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan yang cukup besar maka perlu dilakukan pemungutan retribusi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.10 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.13 Tahun 2011, Perda No.17 Tahun 2013, Perda No.9 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pembagian retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 58
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAYANAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 Ayat (4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah sekaligus sebagai pelaksanaan
Pasal 72 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Kota
Blitar menerapkan pelayanan pajak daerah melalui
sistem dan transaksi elektronik;
b. bahwa kebijakan penerapan pelayanan pajak daerah
melalui sistem dan transaksi elektronik
diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi riil,
kemampuan daerah, dukungan tata kelola dan
persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam pasal
16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik; c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Penerapan Perizinan dan Pajak Reklame Berbasis
Online yang merupakan bagian dari pelaksanaan sistem
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online
single submission) sebagaimana dimaksud dalam pasal
31 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka kebijakan
penerapan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem dan
transaksi Elektronik juga menjadi salah satu bentuk
komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk mewujudkan
Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Dan Transaksi
Elektronik
Mengingat : 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348)
peraturan ini mengatur mengenai pelayanan pajak daerah melalui sistem dan transaksi elektronik. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; tujuan, azas dan ruang lingkup; jenis pajak daerah; pencatatan data transaksi usaha; pelaksanaan operasional; hak dan kewajiban; sistem transaksi; pembinaan dan pengawasan; tata cara pengenaan sanksi administrasi; kejadian gangguan atau perbaikan jaringan sistem informasi pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
jumlah 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Pemerintah Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 ayat (4), perlu disusun regulasi yang menaungi terkait proses penyalurannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 53
tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagi setiap desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, berisi tentang:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bantul
Nomor 157 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar Untuk Kios dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2022/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar dengan Sistem e-Retribusi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi
pelayanan pasar dan pelayanan persampahan/ kebersihan
di pasar, perlu pengembangan tata cara pemungutan dan
pembayaran retribusi berbasis teknologi informasi melalui
E-Retribusi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/
Kebersihan di Pasar Dengan Menggunakan E-Retribusi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun
2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan; Sistem Informasi Retribusi Pasar; Pemanfaatan; Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi; Pengawasan, Pengendalian, dan Pelaporan; Gangguan Sistem; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 58 Tahun 2014
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK - INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2014/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan kinerja pemungut pajak daerah dan retribusi daerah terutama pajak bumi dan bangunan dan pajak penerangan jalan, maka besaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara ePemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cinjur Nomor 02 Tahun 2011; Peraturan Bupati CIanjur Nomor 20 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan terkait penambahan satu ayat baru setelah Pasal 2 ayat (2); Perubahan ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 58 Tahun 2018
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR - PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2018/NO.58
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2018 dan Pembuatan Sebelum Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa118 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2018
Dan Pembuatan Sebelum Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang penghitungan dna penetapan dasar pengenaan PKB dan BBn-KB.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2017 dicabut.
24 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
