Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten, maka perlu menetapkan tata
cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil
pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertirabangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran dan alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyaluran dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lebih Penyaluran atau Kurang Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien
dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu diatur
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap; bahwa Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 168 Tahun 2021 tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
bahwa sehubungan dengan adanya dinamika dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
disesuaikan dan dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 168 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi
ABSTRAK:
a. bahwa menimbang bahwa dalam rangka membantu masyarakat terdampak inflasi di Kabupaten Konawe Selatan, perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah pemberian modal kepada pelaku usaha Ultra Mikro;
b. bahwa menimbang bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan bantuan modal non tunai bagi masyarakat terdampak inflasi, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
c. bahwa menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non Tunai bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro Terdampak Inflasi;
bahwa
dalam rangka
membantu
masyarakat
terdampak
inflasi di Kabupaten
Konawe
Selatan,
perlu
mengambil
kebijakan
dan langkah-langkah
pemberikan
modal kepada
pelaku
usaha
Ultra
Mikro;
bahwa untuk kelancaran
dan ketertiban
pelaksanaan
bantuan modal non
tunai bagi masyarakat
terdampak
inflasi,
perlu
mengatur
petunjuk
teknis
pelaksanaannya;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam_
huruf
a dan
huruf
b,
perlu
mentapkan
Peraturan
Bupati
Konawe Selatan tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Modal Non T\rnai
bagi
Pelaku
Usaha Ultra
Mikro Terdampak Inflasi; Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil
dan
Menengah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor
93
Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Ol1 tentang
Pembentukan
Peraturan Perudang-Undangan
(l,embaran
Negera
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan l,embaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9
Tahun 2015
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintaha
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 58,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679);
Undang-undang
Nomor
11 Tahun
2020 tentang
Cipta
Keq'a
(kmbaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2O2O
Nomor 245,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang
Nomor I
Tahun 2022
tentang
Hubungan
Keuangan antara
Pemerintah
Pusat dan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor
6757);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019
tentang
Pengelolah Keuangan
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6322);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 7
Tahun 2O2l
teri.ang
Kemudahan
Perlindungan
dan Pemberdayaan
Koperasi
dan
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
(tembaran
Nagara Republik
Indonesia
Tahun 2021 Nomor
17
Tambahan
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2O2l
Nomor
6619);
11. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor
80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk
Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2015 Nomor
2036)
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor l2O
Tahun
2018 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 Pembentukan Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018
Nomor 157);
12. Instruksi Presiden
Melalui Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134 Tahun
2022 tentang Belanja Wajib Dalam
Rangka
Penanganan Dampak Inflasi
di Daerah;
13. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 1 Tahun
2022 tentang
Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 1); Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor 1);
14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2021
tentang Pokok-Pokok
pengelolaan
Keuangan
Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun
2021
Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
SYARAT
PELAKU
USAHA ULTRA
MIKRO BAB
IV
JUMLAH
BANTUAN
DANA NON TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB
V
LOKASI
BANTUAN DANA NON
TUNAI
ULTRA
MIKRO BAB VI
MEKANISME
PELAKSAAN
KEGIATAN BAB VII
PENYELESAIAN MASALAH BAB VIII
PENGGANTIAN PBDNT BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Tahun 2022 No.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2016; PP No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Retribusi untuk percepatan melunasi retribusi daerah terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Pemungutan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati.
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-UNdang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dareah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Pasruuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pembentukan dan SUsunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
mengatur tentang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran piutang retribusi daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk menumbuhkan rasa memiliki dan. semangat baru dalam memberikan pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala memerlukan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2014;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021;Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan dan Fungsi;Nama Rumah sakit;Gambar dan Makna Logo;Penggunaan dan Penempatan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan ASB
Bab III ASB
Bab IV Pemanfaatan ASB
Bab V Tata Cara Perubahan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
PELAKSANAAN - PENYEBARLUASAN - PERATURAN - DAERAH - OLEH - DPRD - BANDUNG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 109, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 110
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penyebarluasan peraturan daerah merupakan wewenang yang melekat pada pemerintah daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah tersebut perlu diatur mengenai ruang lingkup, mekanisme, sistem dan prosedur kegiatan serta pertanggungjawabannya, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pengaturan, kegiatan sosialisasi perda, dukungan pembiayaan, tenaga administrasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 109 Tahun 2022
PERBUP Kab. Garut No. 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Selaawi Tahun 2023
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 109, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 109
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi mendelegasikan kepada paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan daerah Provinsi untuk Ahli Pratama, Ahli Muda, dan/atau kategori keterampilan;
c. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diubah dan disesuaikan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai pendelegasian wewenang sebagian tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Derah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 diubah
2 halaman; 6 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
