Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 107 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
peran penting dalam mendukung peningkatan
pembangunan dan perekonomian Kabupaten Semarang;
bahwa dalam hal pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan namun memiliki manfaat yang
tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan pertimbangan dan
analisanya dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan
yang melampaui Tahun Anggaran; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian
hukum berkaitan dengan tata cara penyelesaian pekerjaan
dan penganggaran belanja pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang melampaui tahun anggaran, perlu
mengatur Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan dan
Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Melampaui Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara
penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui
Tahun Anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran
Bab III Perubahan Kontrak
Bab IV Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan
Bab V Denda dan Pemutusan Kontrak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 108, BD Tahun 2022 Nomor 108
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan, melindungi pemilik, pengelola, dan staf medis, perlu menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik; bahwa penyelenggaraaan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen rumah sakit dan klinis berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, peningkatan kinerja, dan pengembangan profesional rumah sakit.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 755/Menkes/ PER/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 66 Tahun 2016; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permenkes No. 27 Tahun 2017; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Permenkes No. 80 Tahun 2020; Perwal No. 14 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi RSUD Serpong Utara Bab III Staf Medis dan Kelompok Staf Medis Bab IV Peraturan Internal Staf Medis Bab V Pendanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dalam hal Terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunn RPJMD Kabupaten kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Maka Penetapan Perubahan Capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati;bahwa berdasarkan hasil Evaluasi tim dari kemenpan RB RI, perlu perbaikan kelengkapan peraturan Daerah Tersebut;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada Huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 482 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengaturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2022.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pekalongan No. 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 108 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Mengingat kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Ka bu paten Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2022;
ketentuan umum, maksud dan tujuan, penetapan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
413 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 108 Tahun 2022
rencana - kerja - kecamatan - samarang - tahun - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD 2022/108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Samarang Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) rencana kerja Perda tahun 2023 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Kec. Samarang tahun 2023
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali teraklhir dengan UU no. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP no. 13 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 19 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2022; Permendagri Garut No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. garut No. 29 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. garut 6 Tahun 2019; Perda kab. garut No. 15 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Garut No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. garut No. 3 tahun 2021; Perbup Garut No. 27 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan Perbup Garut No. 235 Tahun 2021; Perbup garut No. 36 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tenatang Ketentuan Umum, Sistem Dan Pelaksanaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
95hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa pelindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi tenaga kerja bongkar muat dimaksudkan untuk melindungi pelaksanaan penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi dan tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu dilakukan penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi khususnya terkait jasa tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan PemberdayaanKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati terkait koperasi tenaga kerja bongkar muat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENYELENGGARAAN TKBM;
PERSYARATAN DAN USAHA KOPERASI TKBM;
PERSYARATAN TKBM;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Bandar Raya dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Bandar Raya dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/55/DS-BDR/III/2022 dan Nomor 146.3/87/KD-TM/III/2022 yang telah difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurd a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Bandar Raya dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Batas Wilayah Administrasi Desa Bandar Raya dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Bandar Raya dengan Desa
Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar pada tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut : 1. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Bandar Raya dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar, kedua Desa Sepakat bahwa
garis batas Desa di mulai dari titik 07 dengan titik koordinat 3° 59’ 7.821” LS dan 116° 5’ 43.459” BT; 2. Dari titik 07 menuju ke titik 01 dengan titik koordinat 3° 59’ 30.183” LS dan 116° 6’ 39.426” BT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
