Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.987 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.05/2014

Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Mencabut :

PMK No. 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
PMK No. 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Download :
2014 PMK 260.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272/PMK.05/2014

Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga

Mencabut :

PMK No. 198/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga

Download :
2014 PMK 272.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Diubah dengan :

PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download :
2013 PMK 219.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.05/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Mengubah :

PMK No. 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Download :
PMK Nomor 200 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2017

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
PMK Nomor 179 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 236/PMK.05/2016

Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Diubah dengan :

PMK No. 129/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Mencabut :

PMK No. 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Download :
PMK Nomor 236 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2014

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 233/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Download :
PMK Nomor 196 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Diubah dengan :

PMK No. 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Mengubah Lampiran (Angka 6 huruf h dalam BAB IX huruf B)

Mencabut :

PMK No. 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download :
22_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI – PEMERINTAH PUSAT

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 22/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 279; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

ABSTRAK:

Bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan; dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah pusat. Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri ini. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
213 HLM, Lampiran halaman 7-213

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi

Kebijakan Akuntansi

Download :
85_PMK.05_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.02/2017

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi

Download :
PMK Nomor 221 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.