Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menyusun tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, sumber dan besaran ADD, pengalokasian ADD, pengelolaan, penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa, penggunaan ADD, perubahan penggunaan ADD, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 217 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018 dicabut.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 217 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan dan jangkauan pelayanan serta pengaturan baik hak dan kewajiban dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.556/Menkes/SK/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 218 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dimana Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan disposisi Persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 900/386/BPKAD/2019 Tanggal 13 November 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 218 Tahun 2019
pajak daerah dan retribusi daerah - pedoman penggunaan bagi hasil
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 218, BD.2019/NO.218
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 PP No 43 Tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP no 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 tahun 2014 tentang Perpu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kab kepada Desa ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang tata cara penghitungan, pembagian, penetapan, rincian alokasi, dan pedoman penggunaan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah di Kab Cilacap Tahun Anggaran 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU no 6 tahun 2014; Uu No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; Pp No 71 Tahun 2010; Pp No 27 tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Pp No 12 Tahun 2019; PP No 60 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, sumber dan besaran bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, tata cara perhitungan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, penyaluran bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah desa, penggunaan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, perubahan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah oleh pemerintah desa, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 219 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Tanah Laut tentang pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pengisian Anggota Bpd
3. Bagian Kedelapan Pengisian Anggota Bpd Antar Waktu
4. Kelembagaan Bpd
5. Penyelenggaraan Musyawarah Bpd
6. Kepala Desa, Anggota Bpd, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa Dan Staf Administrasi Bpd
7. Pengamanan
8. Larangan
9. Pengawasan Dan Pembinaan
10. Pendanaan
11. Ketentuan Lain-Lain
12. Ketentuan Peralihan
13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
48 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 220 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bermoral anti korupsi perlu dilakukan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan; bahwa implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan di rumah, lingkungan sekitar dan sekolah melalui integritas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Ilmu Pengeta huan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Implementasi Integritas Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Implementasi Integritas Pendidikananti Korupsi
5. Pelaksanaan Implementasi Integritaspendidikan Anti Korupsi
6. Kerja Sama
7. Monitoring, E, Valuasi Dan Pelaporan
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 220 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Penyidik PNS di lingkungan Pemkab Cilacap dalam hal penegakan Perda, perlu adanya kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Penegakan Perda; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang Penyidik PNS di lingkungan Pemda, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik PNS, perlu dibentuk Sekretariat Penyidik PNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Sekretariat Penyidik PNS;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 tahun 1981; UU No 5 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 16 Tahun 2018; Pp No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 17 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan wewenang penyidik PNS, Sekretariat Penyidik PNS, Administrasi Penyidikan Penyidik PNS, Mutasi Pejabat Penyidik PNS, Pakaian Dinas dan Atribut Penyidik PNS, Pembinaan Penyidik PNS, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 38 Tahun 2014 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 221 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 45 ayat (2) Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Analisis Standar Belanja;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; Uu No 23 Tahun 2014; PP no 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, komponen analisis standar belanja, jenis analisis standar belanja, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 155 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa setiap Puskesmas milik pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif layanan di Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut; bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penetapan tarif dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 t; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019; . Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019; Keputusan Bupati Nomor 188.45/738-KUM/2019
Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayannan Terpadu Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek Dan Subjek Tarif
3. Ruang Lingkup
4. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Layanan
5. Struktur Dan Besaran Tarif
6. Komponen Penerimaan
7. Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Tarif
8. Kelas Dan Ruang Perawatan
9. Komponen Tarif Pelayanan
10. Tarif Pelayanan Obat-Obatan Dan Bahan Dan Alat Habis Pakai
11. Kerja Sama
12. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)
13. Tata Cara Pemungutan
14. Pengelolaan Penerimaan Puskesmas
15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Kedaluwarsa
17. Aturan Lain-Lain
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat