Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pemalang No. 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisa Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal, dan dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna atas beban kerja dan biaya untuk melaksanakan kegiatan perlu diterapkan Analisis Standar Belanja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Analisa Standar Belanja (ASB), maksud dan tujuan ASB, dan ruang lingkup ASB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2022
a. bahwa panji kecamatan merupakan tanda identitas kecamatan
yang menggambarkan potensi kecamatan, harapan masyarakat
daerah dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan
harapan tersebut;
b. bahwa panji kecamatan serta penggunaannya perlu ditetapkan
sesuai dengan perkembangan, dinamika sosial masyarakat,
mengandung filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi
identitas dan kebanggaan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Panji Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kedudukan dan Fungsi; Desain Panji Kecamatan; Penggunaan dan Penempatan; Ijin Penggunaan Panji Kecamatan; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Alle-Alle dengan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Alle-Alle dengan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/58/KD-AA/III/2020 dan Nomor 146.3/92/KD-TSA/III/2020 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten
Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah
administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Alle-Alle dengan Desa Tanjung
Seloka Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Alle-Alle Dengan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru, di dalamnya berisi tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Alle-Alle dengan Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas (terlampir)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik; 4. Penghematan Bahan Bakar Minyak; 5. Penghematan Air; 6. Reward and Punishment; 7. Manajemen Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air; 8. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Energi dan Air; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KAUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 739
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan untuk memenuhi ketentuan pasal 37 Peraturan Bupati Kaur No. 115 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kaur
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 5 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Permendagri No. 80 Tahun 2015]
7. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
8. Perbup Kaur No. 69 Tahun 2016
9. Perbup Kaur No. 115 Tahun 2018
Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan KAbupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2017
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Magelang Agamais
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang
Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah memfasilitasi
kegiatan keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang
religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman
dan takwa;
b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat
beragama, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman
kehidupan bermasyarakat yang mampu mendorong
partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama,
pemberdayaan rumah ibadah, serta apresiasi bagi pembina
keagamaan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat
beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban
bupati/walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Program Magelang Agamais;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Ait untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah serta dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya terkait ketentuan Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Gubernur perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
UU No 10 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1974; UU No 5 Tahun 1990; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 26 Tahun 2008; PP No 121 Tahun 2015; PP No 55 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 20 Tahun 2017; Pergub Jawa Tengah No 19 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Untuk melakukan pencegahan dan memutus mata rantai penularan COVID-19, dilakukan upaya pada berbagai aspek kehidupan, pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, sosial budaya, dunia usaha, dan aspek lainnya. Untuk melaksanakan Inpres No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dan Instruksi Mendagri No.4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Covid 19 Di Daerah, maka diperlukan Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Covid 19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pelaksanaan;
b. Monitoring dan evaluasi;
c. Sanksi;
d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
e. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
