Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2012 maka untuk memberikan Pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 13 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PB MENEKU DAN MENDAGRI No. 213 Tahun 2010 dan No. 58 Tahun 2010; PERDA No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 2 Tahun 2012; PERDA No. 26 Tahun 2008; PERDA No. 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, pendaftaran, pendataan, dan penilaian, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak, SPOP, SPPT, dan STTS, tata cara pembayaran, keberatan dan banding, pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penagihan, pelaporan, penghapusan piutang, denda dan sanksi administrasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2013.
Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
36 hlm, Lampiran : 20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa Di Kabupaten Banjarnegara.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan bagi hasil
retribusi daerah tertentu khususnya bagi hasil
dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga
yang berada pada desa-desa yang mempunyai
potensi pariwisata, maka perlu adanya
pengaturan yang memadai dengan tetap
memperhatikan aspek keadilan; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
473 Tahun 2010 tentang Pemberian Bagi Hasil
Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di
Kabupaten Banjarnegara belum mengatur bagi
hasil retribusi daerah tertentu yang berasal dari
bagian retribusi tempat rekreasi dan olah raga,
sehingga perlu Peraturan Bupati tersebut perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 473 Tahun 2010 tentang Pemberian
Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada
Desa di Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 473
Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 31 Tahun 2013
PERBUP Kab. Grobogan No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati grobogan Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah telah ditetapkan objek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah
sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemera,taan dan keadilan, peran serta
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi daerah; bahwa berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal 23 Perda Kab Grobogan No 1 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan perubahan Perbup No 28 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Grobogan No 8 Tahun 2008; Perda Kab Grobogan No 1 Tahun 2012; Perbup Grobogan No 28 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 41 ayat (1), penyisipan Pasal 41A, Pasal 51A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2013.
Peraturan Bupati grobogan Nomor 28 tahun 2012 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 31 Tahun 2013
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3 ),
Pasal 13 ayat (6), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini memuat Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil. dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PEMBAYARAN,PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN /PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Uimam perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan suatu Peraturan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 1993, PP No.44 Tahun 1993, Pp No.58 Tahun 2005, PP No.38 tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2011;
Ketentuan umum; Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Kerinaganan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub No 61 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga untuk Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar Lainnya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2013
tata cara penentuan besarnya nilai jual objek pajak
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.70 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.9 Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006; Kepmendagri No.43 Tahun 1999.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak termasuk didalamnya mengatur tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak termasuk didalamnya mengatur tentang Tata Cara Penetuan Besarnya NJOP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
