PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.987 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
Mengubah :
  1. PMK No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.05/2019
Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.05/2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Mengubah :
  1. PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
  2. PMK No. 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2019
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Mencabut :
  1. PMK No. 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
  2. PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.05/2021
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

Kebijakan Akuntansi Subsidi, PSO

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PMK No. 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
  2. PMK No. 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
  3. PMK No. 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.05/2018
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.02/2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Mengubah :
  1. PMK No. 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.09/2015
Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 13.a Tahun 2022
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERlNTAH DAERAH

Kebijakan Akuntansi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan