Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 8 (Delapan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pemberdayaan arsip substantif 8 (delapan) urusan subtantif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip Substantif 8 (delapan) Urusan sebagai pedoman pelaksanaan penyusutan arsip substantif 8 (delapan) urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/56/2016 tanggal 30 Nopember 2016 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substanstif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Jadwal Retensi ArsipSubstantif 8 (delapan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, JRASubstantif 8 (delapan) urusan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Pasal 2 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2008 dicabut
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Bupati untuk meningkatkan
penyelenggaraan
kearsipart
sesuai dengan
pedoman
Standar Nasional
Perpustakaan
dan Standar Kearsipan,
perlu
disusun
pedoman
Tata
Kearsipan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ialah :UU NO 28 Tahun 1959;UU NO 43 Tahun 2009;UU NO 23 Tahun 2014;Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 1961;Kepres No 26 Tahun 1974;Kepres No 105 Tahun 2004;Peraturan Kepala arsip Nasional No 17 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 2 Tahun 2014;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 38 Tahun 2015;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 37 Tahun 2016;Pergub No 41 tahun 2010;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 44 Tahun 2016.
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah :Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah menyerahkan Arsip Inaktif yang sekurang-kurangnya berusia 1O (sepuluh) Tahun dan Arsip Statis kepada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah
ABSTRAK:
Mengingat pentingnya arsip sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang vital dan dalam rangka penyeragaman pemahaman pengelolaan arsip aset Daerah diperlukan suatu pedoman dalam produk hukum Peraturan Bupati.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; Perka ANRI No.16 Tahun 2005; Perka ANRI No.9 Tahun 2012; Perda Kab. KuBar No.09 Tahun 2012; Perda Kab. KuBar No.7 Tahun 2016; PerBup KuBar No.32 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2012, PerkaANRI No. 28 Tahun 2011, PerkaANRI No. 24 Tahun 2012, Perda Kab. Sanggau No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
2 Halaman; Lampiran : 18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Wilayah Kearsipan
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, terdapat perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Sumenep; bahwa dalam rangka untuk menertibkan data kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, perlu adanya kode wilayah tata kearsipan; bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep; Peraturan Bupati Sumenep No 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Sumenep No 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD; Peraturan Bupati Sumenep No 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep; Peraturan Bupati Sumenep No 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Bupati Sumenep No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; Peraturan Bupati Sumenep No 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; Peraturan Bupati Sumenep No 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial; Peraturan Bupati Sumenep No 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Peraturan Bupati Sumenep No 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja; Peraturan Bupati Sumenep No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan; Peraturan Bupati Sumenep No 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; ; Peraturan Bupati Sumenep No 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; Peraturan Bupati Sumenep No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Peraturan Bupati Sumenep No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; Peraturan Bupati Sumenep No 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya; Peraturan Bupati Sumenep No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Peraturan Bupati Sumenep No 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Peraturan Bupati Sumenep No 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan; Peraturan Bupati Sumenep No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; Peraturan Bupati Sumenep No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Peraturan Bupati Sumenep No 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil; Peraturan Bupati Sumenep No 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Peraturan Bupati Sumenep No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Peraturan Bupati Sumenep No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Bupati Sumenep No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pepustakaan dan Kearsipan; Peraturan Bupati Sumenep No 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Peraturan Bupati Sumenep No 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Sumenep No 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Peraturan Bupati Sumenep No 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Peraturan Bupati Sumenep No 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Bupati Sumenep No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
-Peraturan Bupati ini Mengatur tentang kode wilayah kearsipan Kabupaten Sumenep. Kode wilayah Kearsipan tercantum dalam Lampiran. Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku mana Peraturan Bupati Sumenep No 13 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Sumenep No 13 Tahun 2009
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa demi kelangsungan hidup dan keberadaan
organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan
organisasi perlu dilak:ukan pengelolaan secara
terprogram terhadap arsip yang sangat penting
sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi
yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti
hukurn.dan memori organisasi yang merupakan arsip
vital bagi suatu organisasi;
b. bahwa guna memperoleh kesamaan pemahaman
dalam melakukan pengelolaan arsipaset daerah
melalui kegiatan pengelolaan arsip aset daerah
diperlukan suatu pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
k e uangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2004
Tahun 1
Nomor
3. Undang-Undang
tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan,Organisasi, darrTata Kerja LembagaPemerintah
Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
01/KM12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang
Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem A.kuntansi
Pernerinta;
10 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang
d ari
Arsip
Pen ye lama tan Perlindungandan
Bencana;
11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP ASET NEGARA,
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2017
dinas kearsipan dan perpustakaan - tugas dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2007; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2008 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Perda No 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Permendagri No. 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 9 Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 24 Tahun 2012, dan Perda Kab Sanggau No. 5 Tahun 2016
bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diberlakukan bagi semua perangkat daerah selaku pencipta arsip sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip dinamis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lahat perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi. Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Peraturan bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 8 Tahun 2012 dan No. 15 Tahun 2012; Perka Arsip Nasional No. 36 Tahun 2013; Perda No. 4 Tahun 2016; Perbup No. 30 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Bupati melalui Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Kepala SKPD melalui Sekretaris SKPD atau Pejabat yang menangani tata usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Diatur pula mengenai tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pelaksanaan, pola klasifikasi, jadwal retensi arsip, pengurusan surat, pemberkasan, pemeliharaan, pengamanan, dan peminjaman arsip, penyusutan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat
8 hlm Lampiran : 138 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
