Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

Menemukan 2.529 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Download :
ph000753-peraturan-daerah-no-2-tahun-2007.pdf

Abstrak

dprd - KEDUDUKAN KEUANGAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/No. 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya PP No 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Perda Kab Batang No 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Batang No 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perda Kab Batang tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Batang No 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 1999; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2004; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2007; Keputusan DPRD Kab Batang No 53 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 13a dan angka 13b pada Pasal 1, perubahan Pasal 1 angka 14, Pasal 2, penyisipan Pasal 2a, penghapusan Pasal 3 ayat (5), penyisipan Pasal 3a, penyisipan Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c dan Pasal 6d, perubahan Pasal 7, penyisipan Bagian Kedua A dan perubahan pada Pasal 14 Bagian Kedua.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 diubah.
11 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Majalengka No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
PERDA Kab. Majalengka No. 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka

Download :
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Protokoler.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2007

Pembentukan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda 2 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
Perda_No-2-Tahun 2007-APBD_2007.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2 0 0 7 NOMOR: 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang•Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/1/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Perda 1 ,. Halanl,u :· I . I I 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimaana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1t1or 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); · 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
1.PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007 2.PERSETUJUANPENETAPANPEMBENTUKANPERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHl)N ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA 3.KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ATAS PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2007.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
23 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2007

Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA-02-2007-PENGENDALIAN-MINUMAN-BERALKOHOL.pdf

Abstrak

PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, Mandiri, Berbudaya dan Religius, maka peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu dikendalikan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat, maka terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol diperlukan pengaturan guna mengintensifkan upaya pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan jenis minuman tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras; 15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi. Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol tetapi bukan obat. 6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dalam daerah. 7. Perdagangan adalah setiap bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan atau kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan menerima imbalan. 8. Peredaran adalah penyaluran minuman berlakohol untuk diperdagangkan ataupun tidak yang dilakukan secara terorganisir ataupun tidak. 9. Pengendalian adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditempuh dalam rangka mengendalikan peredaran miniman beralkohol termasuk pengawasan terhadap peredarannya. 10. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk infortir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal infor dan atau produksi dalam negeri. 11. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol. 12. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan. 13. Penjual langsung untuk diminum ditempat adalah perusahaan yang menjual minuman untuk diminum ditempat. 14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengendalian dan pelarangan terhadap peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol dalam daerah. Pasal 3 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan dan melarang peredaran, penyalahgunaan dan dampak negatif dari penggunaan minuman berlakohol dalam daerah. BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen). b. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). c. Peredaran dan penggunaan Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kadar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). d. Peredaran dan penggunaan Minuman yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu. BAB IV GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 5 Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut : a. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen). b. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua piuluh persen). c. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua piuluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen). d. Golongan D yaitu minuman yang dapat memabukkan yang kadar alkoholnya tidak atau belum terdeteksi. BAB V PEREDARAN DAN PENJUALAN Pasal 6 (1) Setiap orang atau perusahaan yang akan memasukkan, menyalurkan, dan/atau menjual minuman beralkohol dalam daerah harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa SIUPMB. (3) Tidak diterbitkan izin untuk : a. Memproduksi Minuman Beralkohol baik secara mekanik atau tradisional. b. Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor. c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor. d. Izin peredaran minuman beralkohol untuk Golongan D. Pasal 7 (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedar atau dijual dalam daeah tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam SIUPMB. (2) SIUPMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya SIUPMB tersebut. (4) SIUPMB tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati. BAB VI P E R I Z I N A N Pasal 8 SIUPMB terdiri atas : a. SIUPMB Pengecer. b. SIUPMB Penjual Langsung Untuk diminum. Pasal 9 SIUPMB pengecer diberikan kepada orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan untuk diminum ditempat penjualan Pasal 10 Setiap orang atau perusahaan yang akan menyalurkan/menjual minuman beralkohol dalam daerah harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan dokumen, yang diperlukan sebagai berikut : a. SIUPMB Pengecer : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Tanda Daftar Gudang. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Koperindag dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa b. SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum : 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 4. Izin Gangguan (HO). 5. Izin Usaha bagi Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik atau Karaoke. 6. Rekomendasi dari : a) Dinas Perindag, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal b) Dinas Kesehatan c) Tim Pengendali Peredaran Minuman Beralkohol d) Camat dan Kepala Desa. Pasal 11 Pengecer dan Penjual Langsung untuk diminum ditempat yang akan memperpanjang izinnya harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SIUPMB yang bersangkutan berakhir masa berlakunya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam pasal 10 dan SIUPMB terakhir. Pasal 12 (1) Sebelum Bupati menerbitkan SIUPMB, terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu berturut-turut. (2) Apabila masyarakat disekitar lokasi yang direncanakan tersebut keberatan, maka Bupati menolak untuk menerbitkan SIUPMB. Pasal 13 SIUPMB Pengecer dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A dalam kemasan secara eceran. Pasal 14 (1) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum dikeluarkan hanya untuk keperluan menjual minuman beralkohol Golongan A, B dan C untuk diminum ditempat. (2) SIUPMB Penjual Langsung untuk diminum beralkohol Golongan A diberikan hanya kepada Pemilik/Pengusaha : a. Hotel. b. Restoran. c. Bar. d. Pub. e. Klub Malam. f. Diskotik. (3) SIUPMB Penjual Langsung untuk minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada pemilik/pengusaha : a. Hotel Bintang III, IV dan V. b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan tanda Talam Selaka. BAB VII L A B E L Pasal 15 (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedar/dijual dalam daerah wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai : a. Nama Produk. b. Kadar Alkohol. c. Daftar Bahan Yang Digunakan. d. Berat Bersih atau Isi Bersih. e. Nama dan Alamat Produsen. f. Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluarsa. g. Pencantuman tulisan “ Minuman Beralkohol “. h. Nomor Registrasi dan Nomor Kode Produksi. Minuman beralkohol yang tidak mempunyai label merupakan minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat untuk diedarkan dalam daerah. Pasal 17 Label untuk minuman beralkohol tradisional diperlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal tersebut. BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat harus menyimpan minuman beralkohol golongan A, B dan C digudang atau tempat khusus yang terpisah dengan barang-barang yang lainnya. (2) Memasukkan atau Mengeluarkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dari dan ke Gudang atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuatkan Kartu Data Stok. (3) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang atau tempat khusus dan asal barang. (4) Kartu Data Stok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diperlihatkan apabila ada pemeriksaan. Pasal 19 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan sebagai berikut : a. Pada siang hari mulai Pukul 12.00 s/d 15.00 Wita. b. Pada malam hari mulai Pukul 19.00 s/d 22.00 Wita. (2) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan dimalam hari dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf b. (3) Bupati dapat melakukan penutupan untuk sementara waktu, penjualan minuman beralkohol pada hari-hari tertentu. Pasal 20 Pengecer atau Penjual Langsung minuman beralkohol berkewajiban untuk : a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan disekitar tempat penjualan. b. Meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi ditempat sebagaimana dimaksud dalam huruf a bila tidak dapat diatasi sendiri. c. Menempatkan SIUPMB ditempat yang mudah dilihat oleh pengunjung. d. Menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk. e. Menempelkan batas waktu penjualan. Pasal 21 (1) Dilarang mengecer atau menjual langsung untuk diminum ditempat, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat/lokasi yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, terminal, pasar dan perkantoran dengan jarak radius 1.000 meter. (2) Dilarang mengecer atau menjual untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan A, B dan C di Warung/Kios Minuman, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiar, Gelanggangh Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan dan Bumi Perkemahan. Pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat dilarang : a. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang diketahui atau patut diduga berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. b. Menjual minuman beralkohol kepada pelajar, mahasiswa, Anggota TNI/POLRI, Pegawai serta pejabat lain. c. Menjual minuman beralkohol ditempat yang dapat dimasuki oleh umum. d. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas yang ditetapkan dalam izin. e. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain. f. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin. g. Melakukan penjualan minuman beralkohol melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Pasal 23 (1) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A diatas 1000 ml. (2) Penjual langsung untuk diminum ditempat tidak boleh melayani konsumen yang akan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C diatas 100 ml. (3) Dilarang menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 ml. Pasal 24 (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat-tempat umum. (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol ditempat penjualan sampai mabuk. (3) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk dilarang mengemudikan kendaraan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 25 Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah daerah, dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 26 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol. (2) Tugas Tim selain pengawasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian. (3) Segala biaya untuk keperluan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 27 (1) Pengecer atau Penjual Langsung untuk di Minum wajib untuk melaporkan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati melalui instansi terkait dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Kabupaten. (2) Laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga mencantumkan : a. Jenis dan Jumlah Minuman Beralkohol b. Pengguna/Konsumen Minuman Beralkohol (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilaksanakan setiap triwulan sebagai berikut : a. Triwulan I : 1 Januari s/d 31 Maret b. Triwulan II : 1 April s/d 30 Juni c. Triwulan III : 1 Juli s/d 30 September d. Triwulan IV : 1 Oktober s/d 31 Desember (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 1 Minggu setelah periode pelaporan berakhir. (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan formulir yang bentuknya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. Pasal 28 Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat selain berkewajiban untuk memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, juga berkewajiban untuk memberikan informasi sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29 Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (1) izinnya dibekukan untuk sementara waktu atau dicabut. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana peraturan daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dan pengaduan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 15, pasal 16, pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar atau tidak mentaati ketentuan pasal 6 ayat (1), pasal 24 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan masih berlaku sampai berakhirnya izin tersebut. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 34 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2007.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
perda-no-2-tahun-2007.pdf

Abstrak

APBD - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2007 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan DPRD pada tanggal 2 November 2006; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007.
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; PERDA Provinsi NTB No. 1 Tahun 2007.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 beserta rinciannya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2007

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda No 2 Th 2007 TTG GAB DESA.pdf

Abstrak

DESA - Kabupaten landak

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. LANDAK: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005,
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan desa pada kabupaten landak. Berisikan 8 Bab

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2007.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2007

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Bank JABAR

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERDA 2 TH 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 2 Tahun 2007

Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Peraturan Daerah_No. 2 Tahun 2007 ocr.pdf

Abstrak

Retribusi-terminal

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD No.29, LL KAB. Melawi: 16 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Selain sebagai salah satu retribusi daerah, retribusi terminal dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan atas pengaturan arus lalu lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi
UU Nomor 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992 : UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; PP Nomor 22 Tahun 1990; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; Pp Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005;
Untuk mengatur penerimaan daerah dari retribusi terminal, Perda ini mengatur penetapan objek dan subjek dari retribusi dimasksud, cara pengukuran, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutam, biaya operasional, masa terutang dan batas kedaluwarsa penagihan, lalu penyidikan dan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Peraturan berikut ini masih membutuhkan penetapan dari Bupati: 1) pengadaan dan pelayanan tanda pembayaran retribusi terminal; 2) tata cara permintaan pembayaran biaya operasional; 3) bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian atas surat pendaftaran wajib retribusi, surat penetapan; 4) mekanisme tata cara pembayaran retribusi terminal; 5) tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi; 6) hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
15 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2007

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

Mencabut :

PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003

Mengubah :

PERDA Kota Banjarbaru No. 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru
PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2003

Download :
02 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja perangkat daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna seiring dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Banjarbaru, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru; Bahwa guna memenuhi maksud pada huruf a konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang berisi; Pasal I; Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007.