Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.953 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107/PMK.06/2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Rekening Pambangunan Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum

Download file:

PMK 107-PMK.06-2005.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Download file:

PMK No. 83 _PMK. 06_2005.pdf

bunga-pinjaman

2005

Peraturan Menteri Keuangan NO. 83/PMK.06/2005, https://perpajakan.ddtc.co.id;5

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357 / KMK.07 /2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah dapat meneruskan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing; b. bahwa dalam rangka penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan mengenakan dan menetapkan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman terkait dengan risiko atas terjadinya perubahan nilai tukar atas Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah; c. bahwa dalam rangka penetapan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu mempertimbangkan kecukupan dana untuk menutup kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar atas mata uang yang menjadi sumber Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan memperhatikan pertumbuhan pembangunan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan secara tersendiri Peraturan Menteri Keuangan tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan kepada Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 187 /M Tahun 2004, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 85/KMK.03 /1995Kep.031 I KET I 5 /1995, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259 /KMK.017 /1993, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004
Peraturan Menteri ini ketentuan umum, Pinjaman Pemerintah kepada Daerah, tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri, penggunaan mata uang, perhitungan tambahan tingkat suku bunga dan Swat Point

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005.
5 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/KMK.017/1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Download file:

259_KMK.017_1993.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permenlu No. 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
ketentuan mengenai pinjaman sewa rumah dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2022

Download file:

Peraturan Menteri Luar Ne...No. 7 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Permenlu No. 17 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Permenlu No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Download file:

Permenlu No. 16 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Permenlu No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah

Download file:

Permenlu No. 15 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pengajuan Dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenlu No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Download file:

Permenlu No. 12 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenlu No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah

Download file:

Permenlu No. 11 Tahun 2019.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenhan No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Permenhan No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download file:

2 Tahun 2020.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.