Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2005

Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini ketentuan umum, Pinjaman Pemerintah kepada Daerah, tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri, penggunaan mata uang, perhitungan tambahan tingkat suku bunga dan Swat Point

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

83/PMK.06/2005

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 September 2005

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2005

Sumber

https://perpajakan.ddtc.co.id;5

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1452 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PMK No. 83 _PMK. 06_2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

bunga-pinjaman
2005
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 83/PMK.06/2005, https://perpajakan.ddtc.co.id;5
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357 / KMK.07 /2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah dapat meneruskan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing; b. bahwa dalam rangka penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan mengenakan dan menetapkan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman terkait dengan risiko atas terjadinya perubahan nilai tukar atas Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah; c. bahwa dalam rangka penetapan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu mempertimbangkan kecukupan dana untuk menutup kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar atas mata uang yang menjadi sumber Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan memperhatikan pertumbuhan pembangunan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan secara tersendiri Peraturan Menteri Keuangan tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan kepada Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 187 /M Tahun 2004, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 85/KMK.03 /1995Kep.031 I KET I 5 /1995, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259 /KMK.017 /1993, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 Peraturan Menteri ini ketentuan umum, Pinjaman Pemerintah kepada Daerah, tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri, penggunaan mata uang, perhitungan tambahan tingkat suku bunga dan Swat Point
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005. 5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521