Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa Jawa Cilegon
ABSTRAK:
a.bahwa bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengankat martabat dan peradaban bangsa serta identitas daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera,nahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan , maka pemerintah daerah wajib mengembangkan membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarkat sesuai dengan perkembangandan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa indonesia
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.24 tahun 2009;3.UU No.20 tahun 2003;4.UU No.12 tahun 2011;5.UU No.23 tahun 2014;6.PP No.57 tahun 2014;7.IR RI No.16 tahun 2005;8.PMDN No.40 tahun 2007;9.Perda Kota Cilegon No.3 tahun 2016;10.Pewal Cilegon No. 73 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.dasar,fungsi tujuan dan sasaran;3.wewenang dan tanggung jawab;4.pengunaan,pemeliharaan dan pengembangan bahasa jawa cilegon
;5.peran serta masyarakat;6.strategi;7.pembiayaan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 163
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Festival Makanan Tradisional
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan potensi dalam bidang pariwisata, seni dan budaya di Kabupaten Konawe Kepulauan agar dapat dimanfaatkan secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan Visi Kabupaten Konawe Kepulauan "Terwujudnya Tata Peradaban Masyarakat Wawonii yang Bebas dari BelengguKeterbelakangan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya" maka perlu diselenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata, seni dan budaya sebagai agenda tahunan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Festival Makanan Tradisional;
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.67 /UM.001/MPK/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau- pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
BAB III NAMA, LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN
BAB IV PANITIA DAN LINGKUP KEGIATAN
BAB V PRINSIP PENYELENGGARAN FESTIVAL MAKANAN TRADISIONAL
BAB VI JENIS KEGIATAN
BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 57, BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 58/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PAKAIAN KHAS DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kota Madiun perlu mempertegas dan memperkuat identitas daerah dalam bentuk Pakaian Khas Daerah yang memiliki makna filosofis dan sosiologis sebagai cerminan nilai luhur karakteristik masyarakat, ciri khas daerah dan simbol kebudayaan yang dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi dalam pembangunan Kota Madiun ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pakaian Khas Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah.
Pakaian Khas Daerah terdiri dari :
a. tutup kepala (iket/udheng/blangkon/kuluk) ;
b. baju ;
c. bawahan(celana/kain) ;
d. aksesoris (timang, sabuk, bandul, kancing, sundhuk, konde/sanggul).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 58 Tahun 2011
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2011/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, perlu enjabarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2009 dicabut.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Wisata Religi Kecamatan Tawangharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Permendes, PDTT No 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata dan Wisata Religi Kecamatan Tawangharjo Tahun 2020 - 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 26 Tahun 2007; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendes PDTT No 5 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Pergub Jateng No 36 tahun 2016; Perda Kab Grobogan No 7 Tahun 2012; Perbup Grobogan No 1 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dan tujuan, rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP), pengendalian dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU no 6 Tahun 204; Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2017; Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : RPKP Agrominawisata di Kecamatan Ulujami Kab Pemalang Tahun 2021-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
167 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dan meningkatkan serta melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan optimalisasi potensi ekonomi serta karakteristik Daerah dan untuk menciptakan sinergitas antar program Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu Membentuk dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya di Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Pengembangan Desa Wisata Dan Desa Budaya Di Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, desa wisata dan desa budaya, sinergitas program, pembinaan dan pengawasan dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
