pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 39 Tahun 2010
pembentukan desa lelato kecamatan sumalatan kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa lelato kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian dan duplikasi dalam pelaksanaan tuqas dan fungsi antar unit kerja, rnaka perlu diadakan perubahan rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan eberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, dan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 38 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugastugas operasional dan optimalisasi pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan; bahwa penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 23
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 2
Tahun 2007; Keputusan Menteri Negara otonomi Daerah Nomor B Tahun
2000; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2010.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2010
pembentukan desa mebongo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Mebongo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa mebongo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Pengelolaan Sumber Daya Air
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2010/ No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksana Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah, pertu menerapkan 5 (lima) hari kerja; bahwa penerapan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Surat Gubenur Nomor 800/19163 tentang Persetujuan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; bahwa untuk menifai efektifitas pelaksanaan 5 (fima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilaksanakan uji coba; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jam Kerja
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2010.
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat