Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 72 Tahun 2018 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberlakuan Tax Clearance di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemda, disebutkan Pemda dapat melakukan konfirmasi dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon layanan tertentu; berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) PP no 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, disebutkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pemberlakuan Tax Clearance di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 1983; UU No 28 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2006; PP No 91 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 13 Tahun2 007; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 2 tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis layanan publik tertentu yang dilakukan tax clearance pada konfirmasi status wajib pajak daerah, tata cara pelaksanaan tax clearance pada konfirmasi status wajib pajak daerah atas jenis layanan publik tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 40 Tahun 2015; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 103 Tahun 2015; Permenhub Nomor 122 Tahun 2018; Permenhub Nomor 110 Tahun 2018; dan Permenhub Nomor 5 Tahun 2019.
Permenhub ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Lampiran file: 293 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
Di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Cagar Budaya, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mekanisme perizinan pengalihan kepemilikan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 80 Tahun 2020
kewenangan - kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - daerah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2020/80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 semula telah ditetapkan Perbup Bekasi No. 79 Tahun 2016 Dan dalam rangka penataan kelembagaan dengan telah diberlakukannya Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri RI No. 90 Tahun 2019; Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
56 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Sistematika Penyusunan; Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Perubahan Tahun 2020; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 80 Tahun 2020
DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD 2020/ No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan besaran dana desa, penyaluran dan desa, penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 agar berjalan tertib, efektif, dan akuntabel, perlu menetapakan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tanhun Anggaran 2021.
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, PerBup Pemalang Nomor 18 Tahun 2014, PerBup Pemalang Nomor 19 TAhun 2014
Peraturan ini mengatur tentang rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
282 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
