Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Perda Kab. lndramayu No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Indramayu No. 3 Tahun 2019 membentuk Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Indramayu No. 3 Tahun 2012; Perbup Indramayu No. 40 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 325
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi dan Sanksi Administrasi Denda Pengujian Kendaraan Bermotor untuk Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota dan Mobil Bis Kecil Trayek Jurusan Cianjur Selatan Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Cianjur ke 346 Tahun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 50
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR KEDUA DAN SELANJUTNYA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, pasti, dan murah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui
Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi perekonomian saat ini,perlu memberikan kebijakan penghapusan sanksi
administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat
membebaskan pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan
denda, dan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
eraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 September
2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Harga Dasar Air untuk Penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah; bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 616/21499 Tanggal 4 Nopember 2010 Perihal Pedoman Penetapan Harga Dasar Air Tanah Pada CAT Lintas Kabupaten/Kota, Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dengan Harga Dasar Air Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Nilai Harga Dasar Air Untuk Penghitungan Pajak Air Tanah di Kabupaten Magelang dengan Peraturan Bupati;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan bupati ini mengatur tentang nilai harga dasar air untuk penghitungan pajak air tanah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 50 Tahun 2012
PERBUP Kab. Sleman No. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, maka penetapan harga dasar air tanah dalam komponen perhitungan nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai kriteria dan tata cara dalam perhitungan pajak air tanah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perhitungan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, dasar pengenaan pajak air tanah, HDA, penetapan pajak dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet dipandang perlu penjabarannya lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pajak Sarang Burung Walet .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pajak Sarang Burung Walet, Meliputi : Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Data Pemilik Dan Data Produksi Sarang Burung Walet; Pengawasan Dan Tim Verifikasi Pajak Sarang Burung Walet .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2017.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
bahwa Penyelenggaraan Reklame di Kota pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan dan pembangunan di Kota Pekanbaru, sehingga perlu disempurnakan
Dasar hukum perwali ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.8 tahun 1956; UU No.6 Tahun 1983; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.69 Tahun 2010; Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2018; Perwali Kota Pekanbaru No.24 Tahun 2013; Perwali Pekanbaru No.39 Tahun 2014
Dalam peraturan walikota ini berisi 29 (dua puluh sembilan) pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Pelabuhan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan,
Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
dimaksud perlu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangah sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu; menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan
Retribusi Pelayanan Kepelabahanan padaPeraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 9 Tahun 2011;
Beberapa Ketentuan Besaran tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Ketentuan besaran tarif reuibusi Terminal piran U diubah,sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam I yan.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a.bahwa scbagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu
disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
Fanah dan Bangunan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Banunan;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2010
KETEN TUAN UMUM
Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
31 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
