Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2017/NO.41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 ;12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
;14.Perbup No.88 Tahun 2016
PERBUP Kab. Sumedang No. 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) Perda Kab. Melawi No. 5 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan WP dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadal penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kab. Melawi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kab. Melawi No. 11 Tahun 2007, Perda Kab. Melawi No. 5 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dan Ketentuan Penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaah Sejawan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempertahankan indepedensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan program penjaminan dan pengembangan mutu;
b. bahwa untuk menjamin aktivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah mengikuti praktek yang sesuai dengan Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia diperlukan telaah sejawat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Pedoman Telaah Sejawat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Gianyar;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;
7. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP.005/AAIPI/DPN/2014;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1633/K/JF/2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016;
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2016.
Maksud penyusunan Pedoman Telaah Sejawat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat (Pasal 2 ayat (1)); Tujuan penyusunan Pedoman Telaah Sejawat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Gianyar adalah sebagai acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas organisasi APIP (Pasal 2 ayat (2)).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
-
39
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN DESA EMPANGAU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunutr Hilir Kecamatan Bunut Hilir Dengan Desa Empangau Kecamatan bunut Hilir Kabupaten Kapuas hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir denganDesa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperluhkan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah Kabupaten melawi untuk melaporkan kekayaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelola LHKPN; Sanksi; Tata Cara penjatuhan Sanksi; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Operasional Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo perlul adanya pedoman operasional pengawasan bagi aparat pengawas intern pada Inspektorat Kabupaten Wonosobo
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman operasional pengawasan aparat intern pemerintah kabupaten wonosobo
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Thun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 ahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Woonosobo Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pedoman Operasional Pengawasan, Koordinasi Pengawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid Dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Tanjung Kecamatan Suhaid dengan Desa Mensusai Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
