Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.953 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.08/2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Diubah dengan
  1. PMK No. 77/PMK.08/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
  2. PMK No. 126/PMK.08/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Mengubah
  1. PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
Download file:
PMK Nomor 92 Tahun 2010.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
Abstrak
Badan Layanan Umum Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Download file:
PMK Nomor 230 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.06/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 53 Tahun 2009.pdf
PMK Nomor 53 Tahun 2009-Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.08/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Download file:
PMK Nomor 209 Tahun 2009..pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.08/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Dominasi Yen di Jepang
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 238/PMK.08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang
Diubah dengan
  1. PMK No. 41/PMK.08/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
  2. PMK No. 122/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 Tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang
Download file:
PMK Nomor 67 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.08/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Dalam Negeri
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara Private Placement Di Pasar Perdana Domestik
Download file:
PMK No 08-PMK.08-2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Abstrak
APBN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 199/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Penatausaha Penerusan Pinjaman atas Beban Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Download file:
PMK Nomor 219 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.03/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Download file:
PMK Nomor 105 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.06/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 185/PMK.06/2014 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mencabut
  1. Ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
Download file:
PMK Nomor 180 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.06/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
  2. PMK No. 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
  3. PMK No. 163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
Mengubah
  1. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
Download file:
PMK Nomor 88 Tahun 2009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan