Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.779 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Kesehatan

Download :
PERBUP Sumbawa Barat No 7 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

ABSTRAK:

a. untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan yang berhak diperoleh warga Pemerintah Daerah wajib Negara secara minimal, Minimal Bidang menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan: b. Dtandar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan ai Jenis dan Mutu pelayanan dasar yang ketentuan mengenai Wajib yang berhak merupakan Urusan Pemerintahan diperoleh Warga Negara secara minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 30 Tahun 2003; UU No 36 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2018; Permendagri No 100 Tahun 2018; Permen keseharan No 4 Tahuhn 2019.
Membahas ketentuan-ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal dibidang kesehatan, meliputi jenis dan tahapan; Koordinasi Teknis; Pengukuran kinerja; Pembiayaan; Pelaporan; dan Pembinaan dan Pengawasan dalam penerapan Standar Pelayanan di zBidang Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Buton No.07 Tahun 2011.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2011 /No. 7 , LL 27 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. Bahwa berhubung Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dengan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai indikator ekonomi, sehingga untuk menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA BAB VII PENGUJIAN KESEHATAN DAN VISUM ET REPERTUM BAB VIII PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
- Dicabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
-
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2021

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN

Kesehatan

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja Pada Dinas Kesehatan perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah H.Andi Sulthan Daeng Radja pada Dinas Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); -1- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/0196/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN BAB IV BAB IV OTONOMI UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB VI ESELONISASI JABATAN BAB VII TATA KERJA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN VIIIPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2021 SALINAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA PADA DINAS KESEHATAN
44

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Kesehatan

Download :
Perbup Jepara Tahun 2010 No 7.pdf

Abstrak

Jaminan Kesehatan

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2010/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Jepara yang belum tertampung dalam JAMKESMAS, maka perlu diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA); bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Jepara.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Sasaran Bab IV Prinsip Penyelenggaraan Bab V Pemberian Pelayanan Kesehatan Bab VI Jenis Pelayanan Bab VII Kelembagaan Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2010.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Kesehatan

Abstrak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 1 1, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif, maka perlu membentuk Pcraturan Bupatl tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu !bu Eksklusif;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4235); ' • 2 • 6. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonior 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcclua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran NPegara Republik Indonesia Nomor 3866); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); • 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. . ' . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk fndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Pemturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Bersarna Menteri Negara Pemberda,yaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/Xll/2008; Nomor PER 27 /MEN/Xll/2008; dan Nomor 777 /Menkes/PB/Xll/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu !bu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/Xll/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/Vl/ 1989 tentang Pendaftaran Makanan; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Menkes/SK/1/1978 tentang Pedoman Cara Produksr Yang Baik Untuk Makanan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237 /Menkes/SK/IV / 1997 ten tang Pemasaran, Pengganti Air Susu !bu; Keputusan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV /2004 ten tang Pemberian Air Susu lbu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Se Iatan Tahun 20 IO Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256); Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu lbu Eksklusif (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 68); ·•· 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor I); 31. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif (Lembarari Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bone Nomor 6)
Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANO PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF BAB I KETENTUAif UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelcnggam Pcmerintah daerah. 2. Kabupaten ada1ah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Dinas Kesehatan ada\ah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone 5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan secara profestonal. 6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangan masing-masing dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan. 7. Air Susu Tbu yang selanjutnya dismgkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ihu. 8. Air Susu lbu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahrr sampai usia 6 (enam) bulan. 9. Kolostrum adalah air susu ibu yang ke\uar pada hari pertama sampai han keempat setelah bayi lahir. JO. Susu F'ormula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. 11. lnstitusi Pelayanan ada\ah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, poskesdes, puskesmas, Puskesmas pembantu, rumah bersalin, balaj pengobatan dan rumah sakit. 12. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk. 13. lnisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat /MD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. 14. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. 15. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. .,. 16. Orang adalah orang perorangan. 17. Sadan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, tcrus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Tempat kerja adalah ruangan baik terbuka maupun tertutup sebagai tempat orang bekerja untuk menghasilkan barang at.au jasa. 19. Pemberi kerja adalah tiap orang dan atau badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan daJam bentuk Jain yang halal. 20. Pengelola tempat kerja adalah pemegang hak dan kewajiban yang mempekerjakan tenaga kerja dengan syarat harus memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain. 21. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum. 22. Pengelola fasilitas umum adalah orang yang mengelolah fasilitas umum. 23. Konseling adalah suatu proses komunikasi antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh klien berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui. 24. Konselor adalah orang yang memberikan konseling. 25. Konselor menyusui/Konselor ASI adalah orang yang te\ah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan pelauhan standar World Health Organization (WHO) / United Nation International Children Education Fund (UNICEF140 (empat puluh) jam. 26. Klien adalah orang yang menerima jaea pelayanan konseling metiputi ibu harml, ibu bersalin ,ibu nifas dan atau ibu menyuaur, tennasuk suami dan keluarganya. 27. Fasilitator menyusui/ Fasilitator ASI adalah orang a tau Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas yang telah mengikuti pe\atihan fasilitator AS! yang dilaksanakan oleh Dmas Kesehatan Kabupaten dan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. 28. Mouvator ASI adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan pemberian ASI-Ekskulsif bagi ibu menyusui dan masyarakat pada umumnya. 29. BBLR adalah singkatan dari Berat Badan Lahir Ringan yang dalam istilah kesehatan disebut Berat Sadan Lahrr Rendah, yaitu bayt dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. 30. KIE adalah singkatan dari Komunikasi, lnfonnasi dan Edukasi. 31. Informed Consent adalah Pereetujuen bebas yang didasarkan atas infonnasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. 32. BGM adalah singkatan dari Bawah Garis Merah yang terdapat pada grafik pertumbuhan dan perkembangan anak balita di dalam Buku Keschatan lbu dan Anak. 33. Motivator Kesehatan lbu dan Anak adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan bagi kesehatan ibu dan anak dan masyarakat pada umumnya. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi : 1. Tatacara pemberian dukungan !MD dan ASI Eksklusif; 2. Pemberian ASJ Eksklusif dari Pendonor AS!; 3. Tatacara penyelenggaraan konseling AS! Eksklusif; 4. Syarat dan tatacara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tcrhadap IMD, pemberian ASI Eksklusif dan susu formula; 5. Syarat dan tatakerja Tim Koordinas1 Kecamatan; 6. Tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat; 7. Tatacara pemberian penghargaan; dan 8. Tatacara pengenaan sanksi administratif. BAB III TATACARA PEMBERIA1f DUKUNGAN DID DAN ASI EKSKLUSlF Passi 3 Pemberian dukungan !MD dan Pcmberian ASI Eksklusrf , dapat dilakukan dengan cam: a. Sosialisaai; b. Fasilitasi; c. Penyediaan waktu menyusui; dan d. Penyediaan tempat menyusui. Pasal 4 (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Keluarga, Masyarakat, Badan Usaha, Pemenntah Daerah dan Instansi lain. (2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara : a. Konseling; b. Penyuluhan; c. Ceramah; d. Penyediaan Media KIE; dan e. Metode sosialisasi lainnya. Pasal 5 (I) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disediakan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan lnstansi Jainnya. (2) Fasilitaai dapat dilakukan dengan cara menyediakan: a. Ruang Laktasi/Pojok AS!; b. Konselor ASI; c. Fasilitator ASI; dan d. Motivator ASL Pa,al 6 {I) Penyediaan waktu menyusui sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan oleh Pimpinan dan/atau Pengambil kebijakan pada Pcmerintah Daerah, Sadan Usaha, dan lnstansi lain. (2) Waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan dalam bentuk keputusan oleh pimpinan dan/atau pengambil kebijakan. BAB IV PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASJ Pa,al 7 Dalam hal pemberian ASI Eksklusif dan pendonor ASI kepada Penerima ASJ harus atas persetujuan tertulis (Informed Concenl) kedua belah pihak. Pasal 8 Pcndonor ASI dan penerima ASI harus terdaftar dalam sistem pencatatan yang diketahui oleh kedua belah pihak. BABV TATACARA PENYELENGGARAAN KONSELING ASI EKSKLUSIF Pasal9 Bagi ibu hamil selama masa kehamilan diberikan konseling menyusui untuk persiapan masa menyusui (laktasi) yang meliputi tentang: a. Pendorongan dan/atau membangun rasa percaya diri ibu; b. Perawatan payudara; c. Inisiasi Menyusu Dini; dan d Makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janm. Pasat 10 Bagi ibu bersalin dan/atau nifas diberikan konseling tentang: a. Cara menyusui yang baik dan benar; b. Mengatur posisi bayi untuk mempero!eh AS!; dan c. Menciptakan terjalinnya kasih sayang (bonding) antara ibu dan anak. Pasal I I Da\am hal persalinan dan/atau nifas dimana kondisi ibu tidak dalam keadaan norma1/dengan indikasi medis maka dranjurkan bayi tetap diberi AS! yang diperah dengan menggunakan alat pemerah AS! dan atau nasogastrotube serta konseling untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti : a. lbu dengan payudara bengkak; b. lbu dengan puting susu yang terbenam; c. lbu dengan payudara yang tidak bisa mengeluarkan AS!; d lbu dengan bayi yang lahir belum cukup bulan; e. lbu dengan kondisi bayi yang di vacum; f. !bu dengan bayi berat badan lahir kurang dari 2500 gram; g. !bu dengan bayi lahir kepala membesar (hydrocephalus); h. !bu dengan bayi lahir lidah pendek (prenulum); i. [bu dengan bayi lahir yang di inkubator; dan . ' . j. !bu dengan bayi kcmbar. Pasal 12 Oalam melaksanakan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal IO dan Pasal 1 1, tcrdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara konselor dan klien yaitu : · a. Konselor harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan konseling termasuk dalam berkomunikasi dengan klien; b. Konselor harus mampu memahami dan membantu klien dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui; dan c. Konselor harus rnampu membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan kepada klien untuk mengatasi masalah menyusui yang dihadapi. BAB VI SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENOENDALIAN TERHADAP IMO , PEMBERIAN ASJ EKSKLUSIF DAN SUSU FORMULA Pasal 13 (I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pclakaanaan IMO dan pcmberian ASI Eksklus1f (2) Pembinaan pelaksanaan !MD dan pemberian AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat II) dilakukan dengan : a. Advokasi tcntang peningkatan pelaksanaan !MD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Sosialisasi dan kampanyc peningkatan pelaksanaan IMD dan pembcnan AS! Eksklusif kcpada scluruh komponcn masyarakat; c Peleuhan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang IMD dan AS! Eksklusif; d. Pelaksanaan koordinasi mc\alui pertemuan berkala dengan Kabupaten dan Kecamatan beserta unsur terkait lainnya; dan e. Berperan aktif dalam melakukan fasilitas kepada Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dalam peningkatan pelaksanaan !MD dan pembcrian ASI Eksklusif. Pasal 14 (1) secara Pemcrintah Daerah mendorong keharusan pemasangan papan infonnasi Jcngkap tentang manfaat pelaksanaan !MD , pemberian ASI Eksklus,f dan 10 (sepuluh) Jangkah menuju kebcrhasilan menyusui pada setiap institusi pelayanan kesehatan dan/atau persalinan. (2) Pemasangan pa pan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditcmpatkan pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang bcrkunjung pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang berkunjung pada tnstuuet pelayanan kesehatan dan/atau persalinan masing-masing. Pasal 15 {I) Pemcrintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan JMD , pemberian ASI Eksk\usif dan/atau susu formula terhadap institusi pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan. . ' . (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten . (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas: a. Dinas Kesehatan Kabupaten; b. lnspektorat Kabupaten; · o. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten; e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAOI); f. lkatan Bidan Indonesia (181); g. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten; h. lkatan Dokter Indonesia (!DI); i. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; j. F'orum Kabupaten Sehat ; k. Unsur Tenaga Ahli; dan I. Unsur lainnya yang dipandang perlu. (4) Pengawasan terhadap: a. Tenaga kesehatan; b. Penyelenggara pe\ayanan kesehatan; c. Penggunaan susu formula di mstitusi pclayanan persa.linan hanya pada ibu dan bayi yang tidal< menyusu eksklusifdengan indikasi medis; d. Pemasangan ikJan susu formula; e. Penerimaan hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program IMO dan pemberian ASI EkskJusif; f. Pemberian dan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan g. Perlindungan terhadap hak ibu melahirkan untuk menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan IMO dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. (5) Dalam hal penyelenggaraan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim melakukan koordinasi pengawasan yang meliputi: a. lnstitus1 Pelayanan Kesehatan dan/atau persalinan dalam Jingkup Pemerintah Daerah; dan b. Pemerintah Kecamatan melalui Tim Koordinasi Kecamatan masingmasing sesuai dengan kewenangannya. (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Tim Koordinasi Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dunaksud pada ayat (4). (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten . BAB VD SYAR.AT DAR TATAKERJA TIM KOORDINASI KECAMATAR Pasal 16 (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan. (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) difasilitasi oleh Camat. (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari keterwakilan Tokoh - 10- Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan. (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Kecamatan, adalah: a. Pereonil yang dianggap peduli terhadap kesehatan lbu dan Anak; b. Berusia minimal 20 tahun pada saat pengangkatan sebagai anggota tim; dan c. Jumlah anggota Tim Koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 16, masing-masing diwakili 1 (satu) orang. Pasal 17 ( 1) Masa kerja Tim Koordinasi Kecamatan untuk setiap per:iode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun; dan (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipilih kembali. Pasal 18 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi melakukan kegiatan meliputi : a. pertemuan secara berkala, minimal l(satu) kali dalam 3 (tiga) butan; b. menyusun program kerja sesuai dengan periode kepengurusannya; c. melakukan sosia1isasi tentang IMD dan AS! Eksklusif secara rutin; d. melakukan pengawasan terhadap peredaran susu formula; e. melakukan monitoring terhadap cakupan pelaksanaan JMD dan pemberian ASI Eksklusif; f. membuat \aporan secara berkala yakni minimal l(satu) kali dalam 3(tiga) bulan; dan g. mengikutr rapat evaluasi yang dilakukan o\eh Tim Kabupaten. Pasal 19 Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f paling kurang bertat tentang : a. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam 3(t1ga) bulan; b. Cakupan pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; c. Jumlah kasus Balita yang BGM (Bawah Garis Merah); dan d. Kendala-kendala da1am pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi. Pasa\ 20 Dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Koordinasi Kecamatan , Kepala Desa dan Lu rah juga diwajibkan : a. Menunjuk motivator ASI minimal 3 [uga] orang, dan b. Mengakufkan kelompok masyarakat peduli !bu dan Anak (Motivator KIA) BAB VIII TATA CARA PELAKSAft'AAN PERAif SERTA MASYARAKAT Pasal 21 (I) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendukung keberhasilan program pelaksanaan !MD dan pemberian AS[ Eksklusif. (2) Pe ran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui: {2) Peran scna masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) drtaksanakan melalui : a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD pemberian ASI Eksklusif; c. Pemantauan dan evalu<lsi pelaksanaan program pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan/atau d. Penyediaan waktu dan ruang bagi ibu dalam pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif. BAB IX TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAA.N Pasal 22 Pemberian penghargaan dilakukan minimal sekali dalam setahun Pasal 23 Kriteria bagi personal dan institusi yang dianggap memiliki komitmen terhadap pelaksanaan IMO dan AS! Eksklusif antara lain: a. Memiliki F'asibtas tempat menyusui /Ruang laktasi/Pojok AS! scsuai dengan Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; b. Pimpinan lnstitusi yang memberikan kebijakan khusus bagi ibu yang menyusui; c. lnstitusi Pelayanan Kesehatan yang melakukan IMO bagi seluruh persahnan normal; d. Pimpinan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang membatasi peredaran susu formula; dan e. Personal yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasa\ 24 (I) Tim penilai untuk pemberian penghargaan duetapkan melalui Surat Keputusan Bupati; (2) Unsur Tim Penilai minimal terdiri dari beberapa orang yang merupakan perwakilan dari : a. Dinas Kesehatan; b. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; c. lkatan Dokter Indonesia (ID!); d. lkatan Brdan Indonesia (!BI); e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi); f. F'orum Kabupaten Sehat; g. Akademisi ; dan h. Lembaga Swadaya Masyarakat. · 12. BABX TATACARA PENGENAAN SANKSJ ADMINISTRATIF Pasal 25 Pelanggaran yang dilakukan tiadan usaha terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang JMD dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak memberi dukungan waktu dan fasilitas menyusui maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalam hal denda scbagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalain waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Pasal 26 Pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum terhadap Pasal 9 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam ha! tidak menyediakan fas11itas tempat menyusui dan/atau tempat memerah ASI (ruang Jaktasi) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tldak diindahkan dalam waktu pahng lama 4 (empat) bulan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis; c. Dalam ha! peringatan tertulis sebagaimane dimaksud pada huruf b tidak dlindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalain hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang. Pasa\ 27 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan terhadap Pasal 10 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang !MD dan ASI Eksklusif, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak melaksanakan prosedur tetap persalinan normal, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, drkenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua), maka djkenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); · 13. d. Dalarn hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I {sa.tu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurur b meliputi tenaga kesehatan atau tenaga lain pada institusi pelayanan persa.1inan bersangkutan. Pasal 28 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan persa.1inan terhadap Pasa.1 1 I ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! E:ksklusif, dikenakan sa.nksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak menyelenggarakan konseling tentang manfaat dan perlunya IMO dan AS! E:ksklusif bagi bayi secara berkala, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikarenakan sanksi berupa peringatan tertu\is; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,· (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 1 {satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan persalinan bersangkutan. Pasal 29 Pe\anggaran yang drlakukan institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan terhadap Pasal 12 ayat ( l J , ayat (2) dan ayat (3) Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan ASI E:ksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KJE:J tenta.ng manfaat IMO, tidak membenkan kesempata.n JMD kepada ibu bersalin, tidak memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan !MD dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada hurur a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lrunnya sesuai ketentuan yang berlaku, c. Dalam hal teguran tertulis eebaga.mana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagrumana dimaksud pada huruf d tidak dundahkan dalam waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangkutan. .. • 14 · Pasal 30 Pelanggaran yang dilakukan institus1 pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan terhadap Pasal 13 ayat (I) dan ayat (2) Pcraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! Eksklusif, dikenakan sanksr sebagar berikut : a. Dalam ha! tl.dak menye!enggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikaer mutlak, dan tidak membantu ibu melakukan pemberian kolostrum dikenakan sanksi berupa teguran tertuhs; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima pu\uh juta rupiah); dan d. Oalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka drkenakan sanksi berupa pencabutan iztn praktek, e. Penegakan sanksi sebagaimana dnnaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangk.utan. Pasal 31 Pe\anggaran yang dilakukan o\eh tenaga kesehatan dan badan usaha terhadap Pasal 15 ayat {2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan AS! Eksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal mempromosikan susu formula secara langsung pada; rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor (pemerintah dan swasta), balai pengobatan, ru.mah bersalin, dokter praktek, dan bidan praktek swasta (BPS) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa penngatan tertuhs, dan/atau lainnya sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huru.f b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi beru.pa denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); d. Dala!n hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi tenaga kesehatan dan badan usaha yang bergerak dibidang usaha susu formula. Pasal 32 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasa.1 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasa.1 32 dilakukan oleh pejabat yang berwenang. • lS • Pasal 33 (II Kata tidak diindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 26 sampai dengan Pasal 32 adalah manaka\a tidak ada upaya nyata tenaga kesehatan dan/atau badan usaha untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pe.sal dimaksud sebagaimanajangka waktu pada pasal-pasal tersebut diatas; (2) Penentuan tenggat waktu 8ebagaimana dimaksud pada ayat (\) didasarkan pada tingkat kelayakan untuk dapat mempcrbaiki atas dasar itikad baik. BAB XI PENUTUP Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2019

Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Buton Tengah

Kesehatan

Download :
PERDA 07 THN 2019.pdf

Abstrak

kawasan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Buton Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; b. bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga diperlukan kemauan, kesadaran dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup yang sehat; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III LARANGAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
17 hal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Kesehatan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Mencabut Permenkes Nomor 7 Tahun 2019, sepanjang mengatur terkait Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan media lingkungan di rumah sakit

Mencabut :

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Download :
Permenkes Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2021

Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar serta Rujukan bagi Masyarakat Miskin yang Belum Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pelalawan

Kesehatan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Perbup No. 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Petunjuk-teknis-dan-pedoman-pelaksanaan-program-dan-kegiatan-peningkatan-mutu-pelayanan-kesehatan-dasar-serta-rujukan-bagi-masyarakat-miskin-yang-belum-terintergrasi-jaminan-kesehatan-nasional

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/No.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar serta Rujukan bagi Masyarakat Miskin yang Belum Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masvarakat miskin di kabupaten pelalawan, diselenggarakan kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat miskin belum terintegrasi jaminan kesehatan nasional.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembayaran Klaim; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Program Jam inan Kesehatan Daerah Kabupaten Pelalawan
Lamp. : 31 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2019

Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kota Lubuklinggau ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perwal Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

INTEGRASI-JAMINAN KESEHATAN-DAERAH-KOTA LUBUKLINGGAU-KE-DALAM-PROGRAM-JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2019/NO.07

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kota Lubuklinggau ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Bahwa diperlukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terintegrasi, khususnya Jaminan Kesehatan agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dalam integrasi Jamkesda meliputi tujuan integrasi, ruang lingkup pengaturan integrasi, dan mekanisme integrasi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tojo Una-Una No. 7 Tahun 2016

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan

Abstrak

tambahan penghasilan dokter pada rsud ampana

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) dan ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una;
UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2015; Perda Kab. Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai jenis tambahan penghasilan, besaran tambahan penghasilan, mekanisme pembayaran, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
4 halaman; Lampiran 1 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.