Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
ABSTRAK:
Bahwa standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah; Bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan perubahan harga barang dan jasa yang terjadi, Peraturan Gubernur perlu diubah
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut:
1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran : 10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 26 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 36
Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor
36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga
perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016
Pasal 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011
Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2019
Kepegawaian, Aparatur Negara - Pengadaan Barang/Jasa
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD 2019/26
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, Danakuntabel, Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Harusmenjamin Melaksanakan Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;B. Bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan B, Diperlukan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pegawai Di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang Jasa;D. Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang Jasa; D. Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016,
Terdiri dari 18 Pasal,6 BAB yaitu,Ketentuan Umum,Nilai Dasar Prinsip, dan Etika,Pembentukan Kelembagaan Non Struktural,Penegakan Kode Etik,Sanksi,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
Mengatur Mengenai Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Kode Etik Pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 26 Tahun 2022
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (2) huruf dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan pejabat pemerintahan memiliki kewajiban dan kewenangan menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan,
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu diatur mengenai standar operasional pengadaan barang dan jasa,
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, masih memerlukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 1 Tahun 2022
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2007
SOP Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah terdiri dari:
a. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa,
b. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa,
c. SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa:
d. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia:
e. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi,
f. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi:
g. SOP Pengelolaan Kontrak, dan
h. SOP Pengendalian Risiko Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2020
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan, bahwa agar pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk melaksanakan SE Mendagri No 146/2694/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mendagri No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masayarakat di Kelurahan, maka perlu regulasi dalam pengelolaan kegiatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 130 Tahun 2018; Permendagri No 18 Tahun 2018; Perbup Grpbgan No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kegiatan, musyawarah penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. NO. 2022/26, LL KAB. BURU SELATAN : 5 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2O23.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Tahun 2022 No.26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang
diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan, perlu adanya analisis harga satuan
pekerjaan; bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan
efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan
pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di
Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan dasar hukum serta pedoman
dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan
menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, perlu
adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis
Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Tata Cara Penggunaan AHSP dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
84 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.
mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018
Paraturan ini mengatur mengenai Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024. Ruang lingkup ASB ini meliputi:
a. bangunan kantor;
b . bangunan gudang;
c. bangunan kesehatan;
d. bangunan gedung tempat pendidikan;
e. bangunan pos jaga;
f. bangunan potong hewan;
g. bangunan peternakan/ perikanan;
h . bangunan fasilitas umum;
i. taman;
j. gedung tempat tinggal;
k. tugu/tanda batas/pagar;
1. jalan kabupaten;
m. jembatan pada jalan kabupaten;
n. bangunan waduk irigasi;
o. bangunan pembawa irigasi;
p . bangunan air irigasi lainnya;
q. beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis dan pendidikan dan pelatihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
jumlah 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 26 Tahun 2014
pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaa Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.106 Tahun 2007; Perpres No.67 Tahun 2007; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Prinsip, Ruang Lingkup, Pengadaa Barang/Jasa Melalui Swakelola, Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyediaan Barang/Jasa, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
