Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.987 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang No. 2091 Tahun 2015

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup 2091_2015_Kebijakan Akuntansi_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemkab Deli Serdang

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perbup Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11a Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta

Kebijakan Akuntansi

Download :
5766_PERWALI_NO_11-A_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

kebijakan akuntansi

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11a, BD.2014/No. 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka perlu menetapkan Perwali tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; Uu No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
156 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07.A Tahun 2011

PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkop UKM No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4.A Tahun 2019

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Kebijakan Akuntansi

Download :
PerBup Kab Halsel Nomor 04.A Tahun 2019.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4.A, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Kebijakan Akuntansi c. Pelaporan Keuangan d.Ketentuan Peralihan e.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 8A Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERWAL SIBOLGA NO. 8A TAHUN 2014_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 46b Tahun 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP NOMOR 46.B TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman Koperasi, UMKM

Download :
Permen UKM Nomor 14 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 3.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 46.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 3.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

keuangan - pengelolaan - juklak

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54.1, BD.2017/NO.54.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Perencanaan APBD, Pelaksanaan APBD, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati No. 46.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 54 HLM; Lampiran: 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2014.