Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,034 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2012

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Perbup 06 2012 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2012/NO.6, TBD No.6, LL KAB SANGGAU : 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

ABSTRAK:

bahwa dengan setelah dibentuknya jabatan staf ahli bupati sebagaimana diatur dalam pasal 7 peraturan daerah kabupaten sanggau nomor 18 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi sekertariat daerah perlu dibuatkan penjabaran uraian tugas dan fungsi yang jelas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi ahli staff bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 1974, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.18 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.1 Tahun 2012, Perbup No.29 Tahun 2011, Perbup No.5 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2012

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 6 Tahun 2012

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
6_2012 PERDA PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL 2012 LD.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 6 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perda Sukamara No. 6 Thn 2012 ttg Perub atas Perda No 07 Th 2010.pdf

Abstrak

bumd

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2006.
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 7) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara No. 6 Tahun 2012

Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
perda-no-6-tahun-2012_2.pdf

Abstrak

Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara No. 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah

ABSTRAK:

Bahwa pengaturan tentang pengelolaan hibah kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-unclangan yang berlaku belum menjangkau pengaturan tentang hibah kepada daerah berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan / lembaga dalam negeri atau perseorangan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengelolaan Hibah Kepada Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup; d. sumber dan bentuk hibah; e. prinsip dan kriteria hibah kepala daerah; f. kewajiban, hak dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan hibah; g. perencanaan kegiatan yang dapat dibiayai dari hibah; h. persetujuan dan penandatanganan perjanjian hibah; i. tatacara penganggaran dan penyaluran hibah; j. tatacara pengunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; k. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; l. peran serta masyarakat; m. ketentuan peralihan; n. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XIV Bab dan 25 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2012

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.-6-Th-2012-Ttg.-Retribusi-Tempat-Penginapan.pdf

Abstrak

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

ABSTRAK:

Tempat penginapan/wisma merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan; Berdasarkan pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Perda.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010.
Perda ini mengenai tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, meliputi: Nama,Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; Wilayah Pemungutan; Masa retribusi dan saat retribusi terutang; Tata cara pemungutan; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan; Pengembalian kelebihan pembayaran; Kedaluwarsa penagihan; Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; Insentif pemungutan; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2012.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi; Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis; Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, diatur dengan Peraturan Bupati.
11 hlm.; penjelasan 2 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2012

Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Inpres No 6 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2012

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DAN JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Arsip

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2012

Mekanisme dan Penyelenggaraan Perizinan Reklame dalam Kabupaten Ogan Ilir

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 6 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

mekanisme-dan-penyelenggaraan-perizinan-reklame

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2012/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Penyelenggaraan Perizinan Reklame dalam Kabupaten Ogan Ilir

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Perda No.21 Tahun 2011, perlu ditindaklanjuti.
Dasar Hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Ogan ilir No.25 Tahun 2011.
Dala Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ketentuan Prizinan Reklame; Mekanisme dan Persyaratan; Larangan, Penertiban dan Sanksi; serta Tarif dan Golongan Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2012.