Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Dua Puluh Dua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Nomor DPA- SKPD 4.02.4.02.01.16.17.5.2 pada Jenis Belanja Langsung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; .Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019; .Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 3 (tiga) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Lampiran: 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU R INomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP
Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perda Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup, yang memuat: Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
8 halaman; Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 75 Tahun 2020
lembaga komunikasi sosial - penyelenggaraan - pengembangan - pemberdayaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2020/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa dengan ditetapkannya Permenkominfo No 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 tahun 2014; Permenkominfo No 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Permenkominfo No 8/PER/M.KOMINFO/6/2010; Permenkominfo No 8 Tahun 2019; Pergub Jateng No 3 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, prinsip, sifat, tujuan dan arah penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, penyelenggaraan lembaga komunikasi sosial, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, pembiayaan, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah
Dasar Sumber Dana Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (1) huruf a, dalam hal
terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan Tahun
Anggaran 2014 dan/atau sisa Dana Alokasi Khusus Fisik
tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang
keluaran (output) kegiatannya sudah tercapai, sisa Dana
Alokasi Khusus dan/atau sisa Dana Alokasi Khusus Fisik
tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan Dana
Alokasi Khusus Fisik pada bidang/subbidang yang sama di
tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya
dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
berjalan;
b. bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan Sisa Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, perlu mengatur
pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : tata cara penyaluran dan pembayaran DAK bidang pendidikan sub bidang Sekolah Dasar sumber dana sisa DAK khusus fisik bidang pendidikan. Sumber dana kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah Sisa
DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp210.265.500,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenecanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 17 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2018 dicabut.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif anggota DPRD, telah ditetapkan Perbup Banjarnegara No 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Perda Kab Banjarnegara No 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrtaif Pimpinan dan Anggota DPRD; bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perubahan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banjarnegara; bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan nilai pasar, maka Perbup Banjarnegara No 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Banjarnegara No 81 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Banjarnegara;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 17 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 24 Tahun 2004; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Banjarnegara No 3 Tahun 2005; Perda Kab Banjarnegara No 7 Tahun 2008; Perda Kab Banjarnegara No 16 Tahun 2017; Perbup Banjarnegara No 81 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA SUAH API KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2016, UU No.23 Tahun 2016, PP No.79 Tahun 2005, PP No.43 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.45 Tahun 2016, Peremdagri No.137 Tahun 2017, Permendagri No.141 Tahun 2017, Perda Kabupaten Sambas No.1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Luas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
18 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 75
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar
telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019
tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Analisis Standar Belanja;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Analisis Standar Belanja sebagaimana diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Analisis Standar Belanja belum mencantumkan beberapa
ketentuan yang dibutuhkan, maka perlu ditetapkan Analisis
Standar Belanja pengganti yang lebih terstruktur melalui
pembentukan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang
-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarta dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu niembentuk Peraturan
Walikota tentang Analisis Standar Belanja;
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai analisis standar belanja sebagai pedoman dalam mewujudkan
perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien,
transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
jumlah 51 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa, Dan Alokasi Bagian Dan Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tantang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tatacara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme Dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
