Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis PBB Dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2012/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis PBB Dan BPHTB Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis menyatakan “Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati “ .
b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu mengatur Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
1.UU No. 8 Tahun 1974 ;2.UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.32 Tahun 2004
;4.UU No. 33 tahun 2004;5.UU No.28 Tahun 2009 ;6.UU No.12 Tahun 2011 ;7.PP No.38 Tahun 2007 ;8.PP No.41 Tahun 2007 ;9.Perda Kab Tanggerang No.01 Tahun 2008 ;10.Perda Kab Tanggerang No.08 Tahun 2010;11.PerBup Tanggerang No.33 tahun 2010;12.Perda Kab Tanggerang No.10 Tahun 2010;13.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan , susunan organisasi , rincian tugas dan fungsi
;3.tata kerja;4.kepegawaian;5.pembiayan;6.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012
RINCIAN - TUGAS - UNIT - DI - LINGKUNGAN - BADAN - PENANGGULANGAN - BENCANA - DAERAH - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 Peratura Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; U No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 22 Tahun 2008; Keppres No. 57 Tahun 1999; Permendagri No. 46 Tahun 42008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perka BNPB No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2011.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi Ketentuan Umum, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2024.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 12 Tahun 2012
nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas sosial kabupaten gorontalo.
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 26 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011
ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 diubah; ketentuan pasal 10 diubah; ketentuan pasal 11 ayat 1 diubah; Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 24A, 24B, 24C, dan 24D; Ketentuan Pasal 25 diubah; Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 33 Ayat (1); Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal; Ketentuan Pasal 36 diubah; Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38 diubah; Ketentuan Pasal 39 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2012.
merubah Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 tahun 2008
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012
RINCIAN - TUGAS - UNIT - DI - LINGKUNGAN - DINAS - SOSIAL - TENAGA - KERJA - DAN - TRANSMIGRASI - KABUPATEN - TASIKMALAYA
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2002; PP No. 41 Tahun 2007; Kepres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 57 tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2011.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Rincian Tugas Unit di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transamigrasi Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi Ketentuan Umum, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Unit di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2002.
24 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
