Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.997 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2022

Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 - 2024

Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 85 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Kemiskinan ekstrem

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 - 2024

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendaptan keluarga miskin melalui kegiatan yang berorientasi pada lapangan usaha masyarakat miskin di gampong; bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin di gampong secara berkelanjutan, dilakukan melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran oleh pemerintah gampong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT Nomor 18 Rahun 2019; Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021; Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022; Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018; Perbup Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal terdiri dari BAB I. Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penerima Manfaat, Lapangan Usaha, Dan Jenis Kegiatan, BAB V Mekanisme Pelaksanaan, BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Indikator Keberhasilan, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Kondisi Darurat, BAB XI Pembiayaan Pendapingan, BAB XII Ketentuan Lain-lain, BAB XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
13 Hlm , Lampiran : 14 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 85 Tahun 2022

Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.85 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

RENCANA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat {21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undalg Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'fah:un 2022 Nomor 143); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta-ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 1 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37S/Menkes/SKIV l2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2O16 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (tembatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konarve Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (kmbar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RENSTRA PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENERAPAN BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UPTD PUSKEMAS PUNGGALUKU BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 85 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
Perbup Brb 85_2022.pdf

Abstrak

telaah dan evaluasi intern

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peningkatan kualitas pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu dilakukan program penjaminan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan; bahwa untuk menjamin kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes telah dilaksanakan secara independen dan sesuai dengan standar yang berlaku perlu dilakukan telaah sejawat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi Intern Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Pelaksanaan Telaah dan Evaluasi, Pelaporan, Metode Telaah dan Evaluasi Intern, Simpulan Hasil Telaah dan Evaluasi Intern dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 85 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup 85 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 85 Tahun 2022

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Satuan Permukiman Sambipitu

Lingkungan Hidup Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup No 85 Tahun 2022.pdf

Abstrak

lingkungan hidup

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Satuan Permukiman Sambipitu

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung adanya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Sambipitu yang semakin berkembang, dibutuhkan penataan bangunan dan lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dokumen rencana tata bangun lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Program Bangunan Dan Lingkungan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Jumlah halaman : 20 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
Perbup Pati 85_2022.pdf

Abstrak

bantuan sosial - pengendalian inflasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2022/NO.85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah; bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Alokasi Anggaran Bab III Sasaran Bab IV Besaran dan Persayaratan Bab V Pendataan Calon Penerima Bantuan Sosial Bab VI Pencairan dan Penyaluran Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 85 Tahun 2022

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karawang No. 402 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023

Download :
Perbup Nomor 85 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 85 Tahun 2022

Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Garut No. 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Cigedug Tahun 2023

Download :
PERBUP NO 85 TH 2022 TTG RENJA KEC_ CIGEDUG 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 85 Tahun 2022

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
PERBUP NO. 85 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pelaksanaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 85

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan lnformasi; b. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
13 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 85 Tahun 2022

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Desa

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.