Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.242 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1995

Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Keputusan_Presiden_no_72 TH 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017

Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Mencabut :

Permenhub No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan
Permenhub No. 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan

Download :
PM_72_TAHUN_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
PM_72_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2009

Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Mencabut :

PP No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

Download :
PP_No_72_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 72 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

Transportasi Darat/Laut/Udara Struktur Organisasi

Download :
perbup_nomor_72_tahun_2021_1.pdf

Abstrak

Kedudukan-Susunan-Organisasi-Tugas-dan-Fungsi-serta-Tata -Kerja-Dinas-Perhubungan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2021/No.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK:

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019; 4. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020.
DISHUB adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DISHUB sebagaimana dimaksud dipimpin oleh yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DISHUB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dishub serta menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dishub.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Hlm, Lamp: II

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2015

Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligodang-Pengadegan-Rembang-PP

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
PERBUP_NO__72_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

JALUR TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2015/No.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligodang-Pengadegan-Rembang-PP

ABSTRAK:

bahwa · berdasarkan permohonan Organisasi Angkutan Rembang Purbalingga Nomor 003/IV /2015 tanggal 14 April 2015 perihal Pemotongan Trayek Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Mei 2015 Nomor 551.21/10.463 perihal Perubahan IzinTrayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi menjadi Angkutan Perdesaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang pp dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Jurusan Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang PP;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jalur Trayek, Kode Jalur, dan Jumlah Kendaraan Bab III Jenis Kendaraan Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
5 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2016

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PM_73_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017

Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD.2017/NO.73

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

ABSTRAK:

Peraturan Gubenur ini dibentuk untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan barang di jalan yang merupakan salah satu sarana perhubungan perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan social serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubenur ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993.
Peraturan Gubenur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup; Pengawasan dan Penertiban.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Gubenur ini terdiri atas 6 Halaman dengan Lampiran.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2015

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 194 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016

Mencabut :

Permenhub No. 14 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014

Download :
PM_73_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019

Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan

Download :
PM_73_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2009.