Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya
manusia aparatur melalui percepatan peningkatan
kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi perlu
dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan
dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan
dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan
serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi PNS dalam
bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian
tugas belajar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Tugas Belajar
Bab IV Jenis Pendidikan
Bab V Persyaratan Tugas Belajar
Bab VI Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi
Bab VII Mekanisme Pengajuan Tugas Belajar
Bab VIII Penetapan dan Pendanaan Tugas Belajar
Bab IX Tugas Belajar Biaya Mandiri
Bab X Tugas Belajar Berkelanjutan
Bab XI Jangka Waktu dan Perpanjangan Tugas Belajar
Bab XII Kedudukan Pegawai Tugas Belajar
Bab XIII Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Bab XIV Re-Entry Program
Bab XV Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar
Bab XVI Bantuan Pendidikan
Bab XVII Penggunaan Gelar Akademik
Bab XVIII Pemantauan dan Evaluasi
Bab XIX Ketentuan Lain-Lain
Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
42 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 85, BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 85
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
ABSTRAK:
ketentuan mengenai tambahan penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan
penataan kembali;penyesuaian dan penataan kembali sehubungan
dengan perubahan persentase pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil yang
melaksanakan tugas belajar; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau
Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar memiliki kelas
jabatan lebih tinggi daripada kelas jabatan pelaksana
tertinggi dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan
penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP
sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan
pelaksana tertinggi; Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana atau
Jabatan Fungsional yang memiliki kelas jabatan lebih
rendah atau sama dengan kelas jabatan pelaksana tertinggi
dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan
dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar
50% (lima puluh persen) dari besaran kelas jabatan Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan; dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan
tidak diberhentikan dari jabatannya berdasarkan penugasan
dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan TPP sebesar
100% (seratus persen) dari besaran kelas jabatan yang
bersangkutan serta Pemberian TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing Perangkat
Daerah tempat asal Pegawai Negeri Sipil bertugas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun, dan dalam upaya
menjalankan strategi percepatan peningkatan status
kemajuan dan kemandirian Desa, perlu dilakukan secara
terpadu, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait sasaran pembangunan
Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan untuk
mencapai kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten
Tanah Laut; bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status
Kemajuan dan Kemandirian Desa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa dengan sistematika; Ketentuan Umum; IDM; Status Kemajuan dan Kemandirian Desa; Pengelolaan IDM; Coaching Klinik dan Panduan Peningkatan Kemandirian Desa; Focus Group Discussion; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Sarigadung dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Desa Maju Makmur, Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor B/146.5/4380/DPMD.PKPD/VIII/2022 pada hari selasa, tanggal 23 Bulan Agustus 2022, Tentang Penegasan Batas Desa Sarigadung DenganDesa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Desa Maju Makmur, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarigadung Dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Desa Maju Makmur, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; . Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETA BATAS DESA SARIGADUNG DENGAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA MANUNGGAL, DESA KARANG BINTANG KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA MAJU MAKMUR, DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROQAH, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA GUNUNG BESAR DAN DESA SUNGAI DUA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
RUANG LINGKUP;
PENEGASAN BATAS DESA;
LUAS WILAYAH;
PETA BATAS WILAYAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebupaten Indramayu Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dilaksanakan melalui penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Dan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, harus disusun secara terarah dalam upaya peningkatan koordinasi, integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam implementasi RKPD maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres RI No. 59 Tahun 2017; Perpres RI No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perkemdagri No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Permen PPN/KBPPN RI No. 4 Tahun 2022; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. lndramayu No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. lndramayu No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. lndramayu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Maksud Dan Tujuan, Pengendalian Dan Evaluasi, Sistematika Isi Dan Uraian RKPD, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sambungo;
- bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017
Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Nagari Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
b. Sebelah Timur : Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
c. Sebelah Selatan : Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
d. Sebelah Barat : Samudera Hindia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2022.
-
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 85 Tahun 2022
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 85, BD Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019; dan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2021;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2022
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah berupaya mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program antarinstansi pemerintah; bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalah huruf a, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, men1rusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 15 Tahun 2010; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Penerima Manfaat Bab II Strategi Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Bab V Koordinasi, Pengendalian, dan Pengawasan Bab VI Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Prinsip, Etika, Dan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa;
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan Jasa;
Pengadaan Bersama;
Ketentuan Peralihan;
Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan lima pilar dalam strategi Nasional percepatan penurunan stunting diantaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di instansi pemerintah, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di instansi pemerintah, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi; bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK); serta bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga Status kesehatan dan gizinya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden No 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian No 43 tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan No 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, azas, tujuan dan maksud, pilar penurunan stunting dan Tim, ruang lingkup, sasaran, kegiatan, target dan indikator kinerja, konvergensi dan integrasi program, peran lintas sektor dan perangkat daerah, pendekatan, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, peran kelembagaan di kabupaten, peran kelembagaan masyarakat desa, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 261 Tahun 2021 tentang Percepatan 31 Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 261).
32 hlm, Lampiran: 12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
