KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DENGAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 (Poin J) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng, perlu diatur Peraturan Bupati Bantaeng tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Dan Perdesaan;
b. bahwa Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
Sektor Perkotaan Dan Perdesaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 21 Tahun 2014;
c. bahwa untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Bantaeng nomor 21 Tahun 2014
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahanh Lembaran Daerah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6)
1. KETENTUAN UMUM
2. PENGKLASIFIKASIAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK
3. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak Hotel agar dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.5 Tahun 2010, Perda Sanggau No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendelegasian Wewenang, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 16 halaman dan 16 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan alokasi defenitif bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Alokasi Defenitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 82 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENKEU No. 115/PMK.07/2013; PERMENKEU No. 48/PMK.07/2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENKEU No. 128/PMK.07/2018; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERDA No. 4 Tahun 2019; PERGUB No. 4 Tahun 2017; PERGUB No. 35 Tahun 2018; PERGUB No. 47 Tahun 2018; PERGUB No. 39 Tahun 2019.
Penetapan Alokasi Defenitif Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
5 Pasal (5 Halaman), 2 Lampiran (5 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 45 Tahun 2019
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Sudah Kadaluwarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah, Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perijinan Tertentu, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Yang
Sudah Kedaluwarsa.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1
Tahun 2012 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2012 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2012 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2012 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2013
MENGATUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA, DIATUR JUGA TERKAIT KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI, DAN PENETAPAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesan dan Perkotaan Yang Sudah
Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2016 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 78 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan
Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendaftaran; pelaporan; karcis/tiket; tata cara pemungutan pajak; penagihan; pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan; keberatan dan banding; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
30 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan
pengawasan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem
online atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel,
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kedalam jaringan sistem
informasi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data
Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan
Pajak Hiburan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi
Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Sistem Online;
3. Hak Dan Kewajiban;
4. Sanksi Administratif;
5. Pengawasan Pembayaran;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2021
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD No.45/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong;
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020, terjadi penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang berakibat pada berubahnya pagu Alokasi Dana Gampong (ADG) diantaranya ADG Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retnbusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 4 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 113 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermenKeu No. 113/PMK.07/2020; PermenKeu No. 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 69/PMK.07/2021; PermenKeu No. 17/PMK.07/2021; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 6 Tahun 2020; Perbup Aceh Barat Daya No. 38 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas 2 Pasal Yang diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
