Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017
tentang Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Produk Hukum Daerah.
1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
Mengatur tata cara penyusunan Propemperda usulan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. 2018/ No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban pemerintahan, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip (JRA), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1990; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.28 Tahun 2012; PERKA ANRI No.22 Tahun 2015; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Bentuk dan Susunan JRA, Tahapan Penetapan JRA dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
10Hlm, Lampiran: 1
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Barito Utara perlu menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat
UU No 4 Tahun 1963; II No 20 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; Kepmendagri No 3 Tahun 2001; KepmenPAN No 132/KEP/M.PAN/12/2002; Permendagri No 53 Tahun 2011; Surat Mendagri No 143/161/PMD; Surat Gubernur Kalteng No 041/940/BPAD.I/2016; Perda Kab Barit Utara No 2 Tahun 2016; Perbup Barito Utara No 38 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN;
BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN;
BAB IV TENAGA PERPUSTAKAAN;
BAB V KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB VI PEMBIAYAAN;
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII LARANGAN;
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI;
BAB X PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun
2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan
Surat/Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 tahun 2017
tentang penetapan Kode Wilayah Kearsipan
Surat/Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2017;
mengatur mengenai perubahan : Mengubah Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Di
Lingkungan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 54 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor
54) dengan menyisipkan 1 (satu) kode wilayah baru diantara kode wilayah
424.072.34 dan kode wilayah 424.073 yaitu kode wilayah 424.072.35,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
merubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Kode Wilayah Kearsipan Surat/Naskah Dinas Di
Lingkungan Kabupaten Pasuruan
jumlah 3 halaman + lampiran 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEEGAWAIAN PEMKAB MOJOKERTO
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban, perlu menyusun jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dilingkungan pemerintahan kabupaten mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jadwal retensi arsip keuangan dilingkungan pemerintahan kabupaten mojokerto
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 37 Tahun 2012
Jadwal retensi arsip dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan fungsi/transaksi fasilitiatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
tidak ada
KEARSIPAN
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka melindungi hak dan kewajiban
pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1) tentang Kearsipan dan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,
perlu menyusun Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi
Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi
Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan.
Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Penanaman Modal, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perencanaan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Kesehatan, Urusan Kearsipan, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam, perlu dilakukan penyusunan jadwal retensi arisp substantif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan oleh pimpinan pemerintahan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Penanaman Modal, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perencanaan, Urusan Perpustakaan, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Kesehatan, Urusan Kearsipan, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemuda dan Olah Raga;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; dan Perda Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Penanaman Modal, Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perencanaan, Urusan Perpustakaan, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Kesehatan, Urusan Kearsipan, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemuda dan Olah Raga. Peraturan Bupati ini memuat ketentuan umum; maksud, tujuan, dan ruang lingkup; pengelolaan arsip substantif; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sektor perkonomian dan urusan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu disusun Jadwal Retensi Arsip; Bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat persetujuan Nomor: B-PK. 02.09/13/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
Materi Pokok: Jenis Arsip substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah, Jadwal Retensi Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
Jumlah Halaman: Jumlah Halaman: 7 HLM ; Lampiran : 144 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan Kab Batang mempunyai peranan penting sebagai sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dalam menggali pengetahuan teknologi dan informasi lain, oleh karena itu peru meningkatkan pelayanan Perpustakaan Kab Batang; bahwa dengan ditetapkannya Perda Batang No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perbup Batang No 6 Tahun 2009 tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan ab Batang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Kab Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 43 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perkep Asnas No 30 Tahun 2016; Perkeppusnas No 30 Tahun 2016; Perkeppusnas No 10 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 23 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perbup Batang No 67 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa perpustakaan. Terutama untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai Standar Perpustakaan, Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, dimana bahan pustaka dapat diperoleh dengan cara pembelian, dan sumbangan atau hibah yang tidak mengikat, termasuk juga kewajiban dan larangan, sanksi serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
