Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepa.ra - Karimunjawa Kabupaten Jepara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran bahwa dalam rangka menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yarg memadai; bahwa dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapa! Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara agar dapat melayani penumpang secara prima diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepa.ra - Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun Antara 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pendaftaran Wajib Pajak Dan Masa Pajak; Penetapan, Pembayaran, Pelaporan Dan Ketetapan Pajak; Penagihan Dan Penghapusan Piutang Pajak; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluarsa Penagihan; Sistem Pemungutan Pajak; Pelaksanaan Pemungutan; Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Pengawasan; Jenis Formulir; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
28 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap permohonan Izin Trayek dikenakan retribusi;
Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980, Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang–undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999,Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985,Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981, Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang 95 Tahun 1990, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998, Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kota. Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Kota, Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2000.
26 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peralatan Berat
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah peralatan
berat di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retibusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan
perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu
dilakukan peninjauan kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Peralatan Berat di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Berat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa desa mempunyai peran penting dalam pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga atas peran
tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai
salah satu sumber pendapatan desa;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
trentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten
yang telah diterima kepada Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak yang meliputi penganggaran dan pengalokasian, tata cara penghitungan, dan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan diundangkanny a Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023,maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwul an Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023
Keputusan Bupati Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan ggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2023 tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Ka.bupaten Badung Tahun 2023 Nomor 10)
-
5 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 44 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH UNTUK RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN 2016
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban ekonomi
masyarakat Jawa Timur agar melaksanakan kewajiban
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta
Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahun
dan pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor atas
penyerahan kedua dan seterusnya dan sesuai ketentuan
dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang
perlu memberikan pembebasan sanksi administratif
Pajak Kendaraan Bermotor berupa kenaikan dan/atau
bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas
penyerahan kedua dan seterusnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Keringanan
dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur
Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
pearturan ini mengenai pemberian keringanan dan pembebasan pajak daerah untuk rakyat jatim tahun 2016. peraturan ini meliputi penetapan Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 4 halaman + lampiran 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
