Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsıp Inaktıf
Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan
alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh,
dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 70 Tahun 2016
PEraturan ini memuat ketentuan mengenai pemeliharaan dan penggunaan arsip inaktif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
10 hlm; dan 1 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi arsip Substantif
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Peraturan pemerintah No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah Wajib Memiliki Jadwal Resensi Arsip, Dan Berdasarkan Surat Persetujuan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/9D92017, Tanggal 20 Desember 2107.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1953; UU No 3 Tahun 1953; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU 23 Athun 2014; No 28 Tahun 2012; UU No 43 Tahun 209; No 22 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2, Jra Substantif Pasal 3,4, ketentuan Peralihan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
4hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsıp Vıtal di Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pengelolaan arsip vital sebagai berikut:
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah
Kabupaten Lumajang sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud hutuf a serta agar tertib administrasi maka perlu mengatur Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kode Wilayah Kearsipan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 14) diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD NOMOR 12 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E); Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 20 Seri C);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PEMBINAAN KEARSIPAN; PENGAWASAN KEARSIPAN; PROSEDUR PENGAWASAN; TIM PENGAWAS KEARSIPAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
11 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2018
klasifikasi arsip - pedoman pola klasifikasi arsip
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman pola klasifikasi arsip; dan pembiayaan Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai elemen penyelenggaraan dokumen administrasi pemerintahan daerah, mempunyai fungsi sebagai salah satu pusat ingatan suatu organisasi dan merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, pengelolaan arsip dinamis, teknis pelaksanaan dan prosedur atau mekanisme pengelolaan arsip statis, sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, pembiayaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2018
SUSUNAN ORGANISASI - KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2018/NO 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melakukan penataan kembali terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perka Arsip No. 29 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 10 Tahun 2017
PERBUP ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Meliputi Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Pengisian Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Pada saat Perbup ini berlaku Perbup No. 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan; Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
19 hlmn; 1 lmprn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal retensi Arsip Substantif Sektor Politik, Hukum Dan Keamanan Pemerintah Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal retensi Arsip Substantif Sektor Politik, Hukum dan keamanan Pemerintah Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.43 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Permendagri NO.78 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perka ANRI No.22 tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda no.8 Tahun 2016, perbup No.7 Tahun 2011, Perbup No.23 Tahun 2014, Perbup No.55 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kebijaksanaan Penyusunan JRA; Jenis Arsip Substantif Sektor Politik, Hukum dan Keamanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
4 halaman dan 48 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan bagian yang sangat penting dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga perlu
dikelola, dipelihara, dan diamankan;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip bagi
perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi /lembaga
kemasyarakatan diperlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka
penyelenggaraan pembinaan kearsipan di daerah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. Huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah;
dasar hukum:Pasal 18 ayat (6):UU No 7 Tahun 2002:UU No 7 Tahun 2002:sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015
Pasal 1
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan
pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 1
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan
pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.
Pasal 2
Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
3. Prasarana dan Sarana
Pembinaan terhadap pemilihan dan penggunaan sarana dan
prasarana diarahkan pada terpenuhinya standar kualitas prasarana dan
sarana kearsipan yang dibutuhkan untuk tujuan keselamatan arsip, tanpa
menimbulkan efek pemborosan.
a. Standar prasarana arsip, ditujukan demi terpenuhinya hal-hal sebagai
berikut:
a) Gedung/ ruang perkantoran;
b) Ruang pusat arsip inaktif (records center);
c) Gedung depo, dengan kelengkapan dan fungsinya;
d) Ruang visualisasi dan ruang pelayanan informasi.
b. Standar sarana arsip, ditujukan demi terpenuhinya hal-hal sebagai
berikut:
a) Sarana penataan dan penyimpanan, arsip aktif di unit pengolah/
unit kerja;
b) Sarana penataan, penyimpanan dan perawatan arsip inaktif di
records center; dan
c) Sarana penataan, penyimpanan dan perawatan arsip statis di depo
arsip.
c. Sarana penataan, penyimpanan, dan perawatan arsip vital dan arsip
terjaga dengan pengelolaan secara khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
diatur dalam Pasal 11 PP No 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat