Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS DAN/ATAU KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 42 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2016
ABSTRAK:
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan
hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/034/KUM/2012; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188.44/0622/KUM/2012; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2016
Peraturan ini berisi tentang bagi hasil penerimaan pajak bahan bakar kndaraan bermotor periode april sampai dengan juni 2016. Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 042 TAHUN 2016
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 42, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 42/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemungutan Pajak khususnya Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.
1. Nomor 28 Tahun 2009;
2. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. PP Nomor 12 Tahun 2017;
5. Permen PU Nomor : 20/PRT/M/2010;
6. Perda Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011;
7. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011;
8. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
9. Perda Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2018.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. jenis reklame;
b. titik pemasangan reklame;
c. perizinan;
d. pengawasan penyelenggaraan reklame;
e. titik pemindahan reklame;
f. pembongkaran reklame;
g. kewajiban pemegang izin reklame; dan
h. sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2017.
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Bangka yang meliputi Ketentuan umum, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi, keberatan ketetapan retribusi, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pelaporan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dengan Sistem Elektronik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Tegal
melakukan pemungutan retribusi terhadap pelayanan pasar;
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi
pelayanan pasar, perlu adanya pengembangan pemungutan
retribusi berbasis teknologi informasi; bahwa agar pelaksanaan pemungutan retribusi berbasis
teknologi informasi berjalan dengan baik, perlu adanya
pedoman tata cara pemungutan retribusi pasar dengan sistem
elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasar dengan Sistem Elektronik;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendaftaran Pedagang, Pembayaran Retribusi Nontunai, Monitoring dan Pelaporan, Gangguan Sistem, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 5Tahun 2007 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Karanganyar,
maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang: Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 5 tahun 2007 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2007.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; penetapan rincian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; pertanggung jawaban dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; sanksi; pengelolaan pengaduan dan penanganan masalah; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendapatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran; Bahwa agar pengelolaan pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah terlaksana dengan optimal bagi pengembangan kegiatan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan bahwa Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, sehingga perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Dan Piutang Lain-Lain PAD; Penatausahaan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Dan Piutang Lain-Lain PAD; Kewenangan Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Dan Piutang Lain-Lain PAD; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Dan Piutang Lain-Lain PAD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
8 Halaman Peraturan dan 3 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
