Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Tahun 2018 No.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan sta.ndar operasional prosedur penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; pemendagri No 52 Th 2011; Pemen No 35 Th 2012; Perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan, Sasaran dan manfaat; 3. Jenis SOP AP; 4. Tahapan; 5. Pengawasan Pelaksanaan; 6. Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; 7. Pelaporan 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 91
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur
tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan
Ikan pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pembentukan UPT;
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi;
4. Jabatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
Oleh karena sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota ini, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 juncto Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, maka :
a. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Paragraf 13 Pasal 27 ayat 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan demikian tidak dapat dilaksanakan; dan
b. sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu Paragraf 16 Pasal 258 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 91 Tahun 2018
PERBUP Kab. Karawang No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 UUD 1945, UU No 14 Tahun 1950, UU No 17 tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 23 Tahun 2005, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 3 Tahun 2007, PP No 39 Tahun 2007, PP No 5 Tahun 2009, PP No 69 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 30 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP no 43 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 18 Tahun 2017, PP No 17 Tahun 2018, PP No 33 Tahun 2018, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 32 Tahun 2011, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 77 Tahun 2014, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 38 Tahun 2018, Perda No 14 Tahun 2016, Perda No 1 Tahun 2017, Perda No 17 tahun 2018
Penjabaran APBD Kabupaten Karawang TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjabaran APBD Kabupaten Karawang TA 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD Tahun 2018/ No. 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kerja,
Analisis Standar Belanja, Standarisasi Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga
Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Brebes; bahwa dalam rangka penyusunan anggaran berdasarkan
prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
dalam rangka efisiensi, efektivitas, penyetaraan harga
secara proporsional dalam setiap kegiatan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Analisis Standar
Belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang
berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Th 2018 No 91 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pagu Pendapatan
dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan
Pendidikan (SatDik) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018; 53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018 Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 Nomor 2);
55. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 52 Tahun 2018.
peraturan ini mengatur mengenai perubahan penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
merubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo
Nomor 52 Tahun 2018
jumlah 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun. 2014
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah' Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah. Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun'2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, struktur pengelolaan keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, perencanaan kas, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan, pembukaan dan penutupan rekening bank pada SKPD, pelaksanaan program kegiatan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, format dokumen pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan daerah, pengawasan, pengelolaan keuangan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017 tidak berlaku.
210 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat