Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat {z}
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2a12 tentang pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengembaiian Kelebihan
Pembayaran Pqiat< Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan.
Undang-Undang Nnmor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-unclang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah ltabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008; Peratrrran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor LO Tahun
2012
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2014
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 41 Tahun 2018
Tata Cara-Pembagian-dan-Penetapan-Besaran-Bagi Hasil Pajak-dan-Retribusi Daerah-Setiap Desa-di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07.2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 21 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 43 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur terkait tata cara pembagian dan penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah meliputi rincian, penyaluran, permohonan pencairan terhadap bagi hasil pajak dan retribusi daerah; Sasaran penggunaan; Penyampaian pelaporan; Pihak yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan Pihak yang menyebabkan kerugian keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 41 Tahun 2016
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2016/NO.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2016
ABSTRAK:
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/01/KUM/2016
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2016.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 041 TAHUN 2016
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 41 Tahun 2013
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011
MENGATUR MENGENAI TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN, DIATUR JUGA TERKAIT OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK, BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN (PENERBITAN SPTD, SKPD, SKPDKB, SKPDKTB), DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA, PEMUNGUTAN,PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK, PENGURANGAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, INSENTIF PEMUNGUTAN, TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan
34
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 12 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, serta Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Refocussing Tahun Anggaran 2020 maka perlu melakukan penyesuaian data untuk perumusan Dana Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; PMK Nomor 38 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2017; Pergub NAD Nomor 44 tahun 2008 dan Pergub Aceh Nomor 80 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONIL BAGIAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrsi Secara Elektronik diamanatkan bahwa segala biaya perizinan berusaha yang salah satunya Pajak Daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nno.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.112 Tahun 2016; Perda No.17 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan Konfirmasi Satatus Wajib Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Atas Pelayanan Publik Tertentu, serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2017
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD Th.2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
ABSTRAK:
Berhubung adanya penambahan jenis,merk,tipe dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini yaitu UU No.13 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.33 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1993, PP No.91 Tahun 2010, PP No.74 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, Permendagri No.28 Tahun 2017, Permendagri No.71 Tahun 2017, Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No.5 Tahun 2011
Ketentuan pasal 2 diubah terkait pengelompokan jenis kendaraan bermotor dan penghitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No.26 Tahun 2017
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan besaran Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2023, perlu mengubah Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Alokasi dan
Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun
2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2023 diubah.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jombang No. 101 Tahun 2023 tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS 1, KELAS 2 DAN KELAS VIP/VVIP PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 41/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS 1, KELAS 2 DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas VIP/VVIP pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Struktur dan besaran tarif layanan Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas VIP/VVIP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2022.
68 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
