Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 28)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab Labuhanbatu Utara No 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan belum mengakomodir beberapa kegiatan pelayanan kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 7 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam Perda ini merubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 28 Tahun 2011 dan menghapus ketentuan Pasal 33.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.
Perda Nomor 28 Tahun 2011
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2015
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU no. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 81 Tahun 2010; Qanun Kab. Aceh Besar No. 2 Tahun 2006; Qanun Kab. Aceh Besar No. 2 Tahun 2008; Qanun Kab. Aceh Besar No. 15 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Tambahan Penghasilan, Kriteria Penetapan Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Prestasi Kerja, Kriteria Penetapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kriteri Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Besaran Tambahan Penghasilan, Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan PNS, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2015.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuk mempercepat peningkatan pelayanan peranan dan beban kerja Bagian Humas, Protokoler, Komunikasi dan Informatika, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PErda No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
11 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 3 Tahun 2011
PERDA Kab. Tanah Laut No. 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Mencabut Perda No 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa seiring dengan mobilitas ekonomi
yang cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut
dengan pertumbuhan usaha dustri dan jasa
maka berdasarkan asas keseimbangan
perlu dilakukan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian agar pembangunan
ekonomi berorientasi pada pembangunan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
(sustainable development);
2
bahwa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan
perlu dilakukan perubahan baik formal
yuridis maupun material yuridisnya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang
Retribusi Izin Gangguan ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut memuat tentang Retribusi Izin Gangguan dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; NAMA OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; KETENTUAN PERIJINAN; PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN; JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN; PENOLAKAN, PENARIKAN, PENCABUTAN IJIN; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA
TARIF RETRIBUSI; KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; WILAYAH RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI; KEBERATAN; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; dan KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 03 Tahun 2017
PENYESUAIAN NOMENKLATUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2014-2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2014-2018;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
PASAL 1
PASAL 2
PASAL 3
PASAL 4
PASAL 5
PASAL 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 3 TAHUN 2017
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2010/ No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan P.Jsal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada standar Akuntansi Pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tetang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 ;
Peraturan Bupati ini mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010.
68 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Likungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
ABSTRAK:
Pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 27 Tahun 2013; PMK Nomor 113/PMK.05/2012; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 39 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 40 Tahun 2011; Perda Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011;.
Dalam Perda ini diatur mengenai kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, biaya, pelaksana dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Labuhanbatu Selatan No 7 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
13 Hlm, Lampiran: V
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NO. 167, 57 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ps. 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU NO. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 21 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 63 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Prov. Maluku UTara No. 17 Tahun 2012; Pergub Maluku Utara No. 22 Tahun 2013;
Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari ruang lingkup, pejabat pengelolaan BMD, Perencanaan Pengelolaan BMD, Perencanaan Kebutuhan, Penyediaan anggaran, dan Pengadaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2019
SEKRETARIAT Dewan perwakilan rakyat daerah-TATA KERJA-FUNGSI-TUGAS-SUSUNAN ORGANISASI-kedudukan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Perda Kab. Kukar No.9 Tahun 2016 Pasal 15 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kukar No.6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kukar No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.104 Tahun 2016; Perda Kab. Kukar No.9 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup No.47 Tahun 2016
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
