Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD Tahun 2020 No. 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020, namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.
UU No 2 Th 1993; UU No 6 Th 2018; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 21 Th 2020; Kepres No 7 Th 2020; Inpres No 6 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Pergub Banten No 24 Th 2020; Pergub Banten No 38 Th 2020; Perwal Kota Tangerang 17 Th 2020 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang 58 Th 2020; Perwal Kota Tangerang No 29 Th 2020.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 29 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 70 Tahun 2020.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KARANTINA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
menimbang a. bahwa walikota berwenang untuk melanjutkan atau
menghentikan Penyelenggaraan rumah karantina dalam
penanganan bencana Covid-19 sebagaimana diatur
dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam
Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan W alikota ten tang Pencabutan Peraturan
Walikota Nomor 26 Tahun 2020 ten tang
Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam
Penanggulangan Bencana Kesehatan · Covid-19 Tahun
Anggaran 2020
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; 9 . Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020
Materi Pokok: Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam Penanggulangan
Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam Penanggulangan
Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENTUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BPKAD KOTA BATAM
ABSTRAK:
Rangka Pemulihan ekonomi nasional pemerintah telah menetapkan PP nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional
PP 32 Tahun 2005 ;PP 32 Tahun 2005;Permendageri 78 Tahun 2018
Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3945/2020
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3772/2020
tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah
Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan
Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, maka
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58
Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Lampiran 1, Lampiran !a dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2020 diubah.
47 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib, penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan; bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata keloa perusahaan yang baik (good corporate governance); bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman yang menjadi rujukan secara komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tta Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerapan GCG
Bab III Organ BUMD
Bab IV Pemegang Saham/Pemilik Modal
Bab V Dewan Pengawas atau Komisaris/Dewan Komisaris
Bab VI Direksi
Bab VII Rencana Bisnis dan RKA
Bab VIII Penggunaan Laba BUMD
Bab IX Manajemen Risiko (Risk Management)
Bab X Sistem Pengendalian Internal
Bab XI Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing System)
Bab XII Fungsi Sekretaris Perusahaan
Bab XIII Satuan Pengawas Internal
Bab XIV Auditor Eksternal
Bab XV informasi
Bab XVI Evaluasi BUMD
Bab XVII Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Donasi
Bab XVIII Program Pengenalan BUMD
Bab XIX Evaluasi Penerapan GCG
Bab XX Ketentuan Lain-Lain
Bab XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
34 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 70 Tahun 2020
petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BD.2020/NO.70
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah perlu pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan yang tepat, efisien, efektif, dan optimal.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 27 thn 2014; PERMENDAGRI No. 19 thn 2016; PERGUB gorontalo No. 72 thn 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BLUD Oleh Pembinaan dan Pengawasan BLUD Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-uundang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalog Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim;
Ketentuan Umum;
Kedudukan Dewan Pengawas;
Tugas Dewan Pengawas;
Fungsi Dewan Pengawas;
Wewenang Dewan Pengawas;dan
Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 220 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun pedoman dalam menghadapi langkahlangkah akhir tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; KEPPRES No. 17 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 19 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2019; PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu No. 101 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penatausahaan Penerimaan; Pengajuan SPP/SPM dan Penerbitan SP2D; Penyelesaian Atas Utang Belanja; Jaminan Pemeliharaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
