PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2018

Menemukan 19.487 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Mencabut
  1. PMK No. 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkphpl, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
Mencabut
  1. PMK No. 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
  2. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol,Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol,dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Mencabut
  1. PMK No. 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 23 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation
Mengubah
  1. PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Badan Layanan Umum
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan