PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.559 peraturan dalam 0,108 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019

APBD

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Gorontalo No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo No.33 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN HIBAH UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 33 Tahun 2019
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon Tahun 2020

APBD

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupatı Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

APBD

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan