Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan pembangunan memerlukan data gender dan anak sebagai salah satu pendukung dalam upaya pengelolaan data di daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan data gender dan anak, perlu disusun pedoman penyelenggaraan data gender dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Keppres No 36 Tahun 1990; Inpres No 9 Tahun 2000; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini memuat 6 Bab dan 19 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 3; Bab II Data Gender dan Anak, Pasal 4-Pasal 8; Bab III Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pasal 9-Pasal 11; Bab IV Pengelolaan Data, Pasal 12-Pasal 14; Bab V Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pasal 15-Pasal 18; Bab VI Ketentuan Penutup, Pasal 19.
Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk sebagai pedoman bagi SOPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data gender dan anak secara terpadu, sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah; mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten; meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak; dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan data gender dan anak didaerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat kekurangan sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 37 Tahun 2007; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 26 Tahun 2009; Perda No 8 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kewenangan instansi pelaksana, persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam daerah, persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk WNI antar daerah, persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran, persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan, persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian, persyaratan dan tata cara pencatatan kematian, persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pensyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan, persyaratan dan tata cara penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pembatalan dan pembetulan akta pencatatan sipil, persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya, koordinasi dan kerjasama, dan pembinaan dan ppengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini muali berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 62 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu
Tanda Penduduk Non Elektronik berlaku sampai
dengan tanggal 31 Desember 2012; bahwa untuk menyukseskan Program Kartu Tanda
Penduduk Elektronik maka perlu menunda sanksi
administrasi keterlambatan pengurusan Kartu Tanda
Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Kota Tegal tentang
Penundaan Sanksi Administrasi Keterlambatan
Pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang denda untuk keterlambatan pengurusan Kartu Tanda Penduduk.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
UU No. 24/1956; UU No. 5/2014; UU No. 23/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kalai terakhir dengan UU No.9/2015; PP No. 18/2016; PERDA Sumatera Utara No. 6/2016; PERGUB Sumatera Utara No. 38 / 2016
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan menteapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas , Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
28 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
hwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
Dan Lembaga Adat Desa, maka perlu melakukan
perubahan atas pengaturan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Pekalongan; bahwa untuk mewujudkan LKK yang lebih terencana,
terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan, perlu menetapkan pengaturan mengenai
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota
Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pembentukan LKK
Bab IV Jenis LKK
Bab V Kepengurusan dan Masa Bakti LKK
Bab VI Rukun Tetangga
Bab VII Rukun Warga
Bab VIII Tim Penggerak PKK
BAb IX Karang Taruna
Bab X Pos Pelayanan Terpadu
Bab XI Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Bab XII Badan Keswadayaan Masyarakat
Bab XIII Tata Kerja Kepengurusan LKK
Bab XIV Tata Cara Pemilihan Pengurus LKK
Bab XV Penggantian dan Pemberhentian Pengurus LKK
Bab XVI Pendanaan LKK
Bab XVII HUbungan Kerja LKK
Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan LKK
Bab XIX Ketentuan Lain-Lain
Bab XX Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2013 dicabut.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
