Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMEULUE
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue diperlukan pelayanan yang optimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/ pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan perjanjian dengan pihak lain.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 84/PMK/012/2006; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 36 Tahun 2013; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Prinsip-prinsip Pinjaman; BAB V Sumber Pinjaman; BAB VI Jenis Pinjaman; BAB VII Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman; BAB VIII Pelaksanaan Pinjaman; BAB IX Monitoring dan Evaluasi; BAB X Pelaporan dan Pinjaman; BAB XI Ketentuan Lain-lain; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 31 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintaban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya; bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
5 Halaman dan 56 Halaman Lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 510
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan untuk mengakomodir perubahan-perubahan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
PeraturanGubernur Kepulauan RiauNomor 41 tahun2013tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang semula berada pada OPD Teknis terkait, dinyatakan tidak berlaku.
Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan OPD Teknis terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
Seluruh peraturan yang mengatur tata cara penerbitan perizinan dan nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
11 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2009
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2009/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (11)
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan
Stuktural Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2021
Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 441
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
ABSTRAK:
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, sehingga dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa remunerasi yang layak dan adil yang besarannya disesuaikan dengan pendapatan operasional Rumah Sakit; Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Tarakan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP DAN TUJUAN
BAB III BENTUK DAN PELAKSANAAN REMUNERASI
BAB IV PENGANGGARAN REMUNERASI
BAB V REMUNERASI
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII TIM REMUNERASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
PERWALI Tarakan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
bahwa
berdasarkan
ketentuan
pada
Pasal
83 ayat
(6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
79 Tahun 2OIA tentang Badan
Layanan
Umum
Daeral.
;
b.
bahwa berdasarkan
maksud
pada
huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Tarif Layanan BadaJr
Layanan IJmum Daerah
(BLUD)
UPTD Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Kabupaten Konawe
Selatan;
1.
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor
15
tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan Tanggung Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4400);
3. Undang-Undang
Nomor 25
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
(lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5038];
4.
Undang-Undang
Nomor
36 Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor 144,
Tambahan
kmbaran
Negara
Nomor
5063);
5. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
6801);
6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:nbahan
kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah
beberapa
kali
tera-khir
dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6757);
8.
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2005 Nomor
48,
Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4502), sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 74 Tahun
2Ol2 tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan
Ia.yanan
Umum
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2072 Nomor 171,
Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5340);
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang
Pedoman Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
92, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2O2O
tentartg
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan
L€mbaran Negara
Nomor
6s23);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
63221; c11. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor 2036), sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun
2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor
r57l;
12. Peraturan Menteri
Daiam Negeri
Nomor
79 Tahun
2018 tentang
Badan
layanan
Umum
Daerah
(Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor
t2t3);
13.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor 4 Tahun
2019
tentang
Standar Teknis
Pemenuhan
Mutu
Pelayanan
Dasar
Pada Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor
1335);
15. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
77
Tahun
2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2020
Nomor 1781);
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun
2OO7 tentang Urusan
Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3 Tahun 2O2I tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan Daerah
(L,embaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penilaian
Penerapan
Pola Pengelolaan
Keuangan
Badan
La.yanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) di Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2013 Nomor
29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB III
TARIF
LAYANAN BAB IV
PRINSIP
DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
DAN BESARAN
TARIF BAB
V
TATA
CARA
PEMUNGUTAN BAB VI
KERINGANAN
DAN
PEMBEBASAN TARIF
LAYANAN BAB VII
PEMANFAATAN PENDAPATAN BAB
VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umurn Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Pola Tata Kelola;
3. Pola Tata Kelola Korporasi;
4. Remunerasi;
5. Standar Pelayanan Minimal;
6. Rencana Strategis;
7. Pengelolaan Keuangan;
8. Pengelolaan Barang;
9. Tarif Layanan;
10. Pengelolaan Piutang dan Utang/Pinjaman;
11. Kerjasama;
12. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
13. Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran;
14. Penyelesaian Kerugian;
15. Pengelolaan Lingkungan;
16. Pembinaan dan Pengawasan;
17. Evaluasi dan Penilaian Kinerja;
18. Pengelolaan Sumber Daya Lain;
19. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan, yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan masyarakat;
b. bahwa UPT Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu
ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jembrana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2012; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 239/KEU/2013.
1.KETENTUAN UMUM; 2.PELAKSANA SPM BIDANG KESEHATAN; 3.PENGORGANISASIAN;4.PELAKSANAAN; 5.PELAPORAN; 6.MONITORING DAN EVALUASI; 7.PENGEMBANGAN KAPASITAS; 8.PENDANAAN; 9.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10.PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2013.
-
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
