Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 9, Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal
33 ayat (3), Pasal 50, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55
ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9) dan Pasal 72 Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten
Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
Kabupaten Brebes;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemeintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang anak perusahaan, organ perumda air minum tirta baribis, dewa pengawas, penghasilan dewan pengawas, direksi, seleksi direksi, penghasilan direksi, penyusnan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, pelaporan dewan pengawas, pelaporan direksi, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 80 Tahun 2019
PERBUP Kab. Berau No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk memenuhi Perda Kab. Berau No.20 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.20 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
ketertiban dalam pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 17, penyisipan Pasal 17A dan pasal 17B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya
peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor
usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan,
industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah
Laut, perlu adanya pinjaman penguatan modal guna
meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah maka perlu menetapkan kebijakan pengelolaan
investasi Pemerintah Daerah sebagai pedoman
pengelolaan investasi di daerah berupa pinjaman modal
usaha dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
mengenai pinjaman modal usaha bagi usaha mikro;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa
Pinjaman Modal Usaha;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor
2 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Maksud, Tujuan Dan Sasaran;
4. Kewenangan Investasi
5. Sumber Dana;
6. Perencanaan;
7. Penganggaran;
8. Pelaksanaan;
9. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha;
10. Penyetoran Kembali Dana Investasi ke Kas Umum Daerah;
11. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
12. Ketentuan Lain-Lain;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Semarang menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang.
Undang-Undang No. 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016, dan Peraturan Walikota SEmarang Nomor 96 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis pelayanan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2019/NO.80, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perda No.13 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pemalang, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2009, Perppu Nomor 8 Tahun 1962, PP Nomor 32 Taun 1950, PP Nomor 11 Tahun 1962, PP Nomor 24 Tahun 2018, Perpres Nomor 74 Tahun 2013, Permen Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Perda Kab. Pemalang Nomor 1 Tahun 2008, Perda Kab. Pemalang Nomor 4 Tahun 2012, Perda Kab. Pemalang Nomor 9 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan Umum, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan ITP-MB, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP-MB, Tata Cara Pelaporan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada RSUD Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu adanya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang prima di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo termasuk layanan parkir;
b. bahwa tarif penyelenggaraan layanan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 Juncto UU No 2 Tahun 1965;
UU No 38 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 79 Tahun 2013;
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;
Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Penyelenggaraan layanan parkir di RSUD dilaksanakan oleh RSUD, dilaksanakan di tempat parkir khusus RSUD, Penyelenggaraan tempat parkir khusus RSUD tidak termasuk tempat parkir secara berlangganan, Pemungutan parkir dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan karcis parkir atau bentuk lain yang dipersamakan, Hasil pemungutan parkir disetor ke kas RSUD dan merupakan pendapatan
RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 80, LN.2019/NO.225, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 80 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
ABSTRAK:
a. bahwa untukpenguatan intermediasi protokoler Pimpinan Daerah dengan Masyarakat eksternal di Kabupaten Lumajang, dan untuk menjaga citra penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman keprotokolan yang sesuai dengan dinamika sosial, tradisi dan kearifan lokal budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Lumajang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati Lumajang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Asas. tujuan dan ruang lingkup;
3. Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
4. Tata Tempat;
5. Tata Upacara;
6. Tata Penghormatan;
7. Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya;
8. Prosedur dialog/audiensi dan undangan pimpinan daerah;
9. Pembiayaan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat