Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Zona Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa di wilayah ekosistem gambut sekaligus juga dapat melindungi ekosistem gambut tersebut, perlu menetapkan beberapa desa menjadi kawasan perdesaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, “Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Keputusan Direktur Jenderal Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Kawasan Perdesaan Berbasis Lahan Gambut;
3. Bab III TKPKP; dan
4. Bab IV Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA BANUA UJUNG KECAMATAN EMBALOH HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu.
UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu, peta batas Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 2 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa visi Kabupaten Bantul adalah terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,
dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI);
b. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bantul, perlu
adanya Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta
pembangunan berkelanjutan yang disusun dalam
Masterplan Smart City;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19
Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistematika Masterplan; Pelaksanaan dan Pengembangan Smart City; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA TANJUNG INTAN KECAMATAN MENTEBAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah., peta batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Perbup ini terdiri dari 6 hlm peraturan dan 1 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBANAN PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten
Nganjuk, perlu dilakukan penyiapan dokumen
penguasaan/pemilikan, sarana dan prasarana yang
diperlukan agar tanah yang dimiliki masyarakat dapat
didaftarkan;
b. bahwa penyiapan dokumen, sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
pembiayaannya tidak tertampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf b
maka berdasarkan Keputusan Bersama Menleri
Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKB/V/2017, Nornor 590-3167A Tahun
2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal
biaya persiapan pendaftaran tanah Sistematis tidak
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Bupati menetapkan Peraturab Bupati untuk
pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah; 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Kelompok masyarakat;
b. pembiayaan;dan
c. mekanisme penetapan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SAUJUNG GILING MANIK KECAMATAN EMBALOH HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegeasan Batas Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangg Penetapan, penegasan dan Pengesahan Batas Desa Saujung Giling Manik Kecamatan Embaloh Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43Tahun 2014, Permendagri No 76 Tahun 2012, Permendagri No 45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa saujung giling manik kecamatan embaloh hulu, peta batas desa saujung giling manik kecamatan embaloh hulu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Perbup ini terdiri dari 7 hlm peraturan dan 2 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2019
PENYALURAN BIBIT KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 707
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bibit Kelapa Sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk tertib dan lancarnya penyaluran bibit kelapa sawit kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Tahun 2019
1. UU No. 09 Tahun 1967
2. UU No. 12 Tahun 1992
3. UU No. 03 Tahun 2003
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 26 Tahun 2007
6. UU No. 32 Tahun 2009
7. UU No. 18 Tahun 2013
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 44 Tahun 1995
10. PP No. 58 Tahun 2005
11. PP No. 172 Tahun 2014
12. Permendagri RI No. 80 Tahun 2015
13. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Petunjuk teknis penyaluran bibit kelapa sawit di Kabupaten Kaur Tahun 2019 yang menjadi pedoman semua pihak yang berkepentingan dalam penyaluran bibit kelapa sawit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
Perbup Kaur No. 69 Tahun 2017
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
