Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga
pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi
dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi
penghargaan yang diberikan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain,
dan/atau perseorangan sebagaimana dinormakan pada
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014
tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian
Penghargaan Olahraga dan dalam rangka menjamin
objektifitas dan pemberian penghargaan olahraga maka
perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian
penghargaan olahraga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan
Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Bentuk Penghargaan;
4. Persyaratan Memperoleh Penghargaan;
5. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan;
6. Pendanaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2019 No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2016 perlu disesuaikan
UU No. 38 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 107 Tahun 2017, Perda Kab. Dharmasraya No. 6 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi
3. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
4. Tata Kerja
5. Kepegawaian
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 78 Tahun 2019
dana desa - tata cara pembagian dan penetapan rincian
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2019/No. 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 No 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi produk hukum dan informasi hukum lainnya, diperlukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang baik dan handal;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penataan serta penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 juncto UU No 2 Tahun 1965;
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
Perpres No 33 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 2 Tahun 2013;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perbup No 46 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan; Organisasi pengelola JDIH terdiri atas : a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD TAHUN 2019 NOMOR 73/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan angka 5 huruf d Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/655/SJ tanggal 4 April 2006 perihal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, serta dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Purnabakti atau Telah Meninggal
Dunia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum
ABSTRAK:
a. bahwa wilayah perairan Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya perikanan yang sangat potensial dan memiliki arti penting sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbinanya kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, ekosistem dan habitat kehidupan perairan umum di Kabupaten Lumajang akibat eksploitasi yang tidak terkendali, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Azas, tujuan dan sasaran;
3. Wilayah pengelolaan sumber daya perikanan;
4. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan diperairan umum;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Larangan;
7. Sanksi Administratif;
8. Penyelesaian Sengketa;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
