Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.049 peraturan dalam 0,1 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Download file:

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Mencabut

Kepmenkumham Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Download file:

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 21 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mencabut

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.KU.05.03-04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01-PL.04.10 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan BMN di lingkungan Departemen Hukum dan HAM

Download file:

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2013 (3).pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Download file:

Permenkumham Nomor 14 Tahun 2012.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

bn954-2011.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

Permenkumham No. M.HH-04.KU.02.02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Download file:

bn235-2010.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

no-13-tahun-2023.pdf

pedoman-hukdis-kepegawaian

2023

Peraturan Menteri Pertahanan NO. 13, BN.2023 (328)/19 hlm

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan perlu pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin; b. bahwa dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berdinas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan Angkatan perlu menyusun pedoman pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang mengatur penegasan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum; c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, berlakunya hukuman disiplin dan hak-hak kepegawaian, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.