PERBUP Kab. Temanggung No. 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dari RSUD Kab Temanggung, maka Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal RSUD Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan internal RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU no 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 53 Thaun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PermePAN No 28 Tahun 2004; PermenPAN No 02.M.PAN/1/2007; Permenkeu No 109/PMK.05/2007; PemnePAN No 102/M.PAN/1/2009; Permendagri No 6 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 79 Tahun 2007; Permenkes No 920/Menkes/Per/XII/1986; Permenkes No 159b/Menkes/SK/Per/II/1986; Permenkes No 10 Tahun 2014; Permendagri No 79 Tahun 2018; Kepmenkes No 228/Menkes/SK/III/2002; Kepmenkes No 129/Menkes/SK/II/2008; Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002; Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005; Perbup Temanggung No 28 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lignkup, maksud tujuan dan prinsip peraturan internal, peraturan internal korporasi, tugas keajiban dan wewenang pejabat pengelola, pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung, organisasi pendukung, pengelolaan sumber daya manusia, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, tarif layanan, pendapatan dan biaya, pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit, peraturan internal staf medis (medical staff by laws), nama, tujuan, tanggung jawab, pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali, kategori staf medis, kewenangan klinis, pembinaan, pengorganisasian staf medis dan komite medis, pemberhentian staf medis, kerahasiaan dan informasi medis, pengawasan dan evaluasi, peraturan internal staf keperawatan inursing staff by laws, kewenangan klinis, delegasi tindakan medik, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 dicabut.
59 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekalongan dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2019/NO.77, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
ABSTRAK:
Bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan LKPP No.8 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk Dana BOSDA; Sasaran Dana BOSDA; Penganggaran Dana BOSDA; Tata Cara Pengusulan BOSDA; Penyelenggaraan BOSDA; Tata Cara Pembayaran Dana BOSDA; Penatausahaan Dan Pertanggung Jawaban Dana BOSDA; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 77 Tahun 2019
PERBUP Kab. Mempawah No. 57 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusutan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan pedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah; bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan agar penyusutan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi perlu mengatur pedoman penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permendagri No.108 Tahun 2016, Permendagri No.1 Tahun 2019, Perda No.17 Tahun 2008, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016, Perbup Pontianak No.30 Tahun 2012, Perbup Pontianak No.24 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Objek Penyusutan; Nilai yang Dapat Disusutkan; Masa Manfaat; Metode Penyusutan; Penghitungan dan Pencatatan; Penyajian dan Pengungkapan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 halaman dan Penjelasan sebanyak 25 (dua puluh lima) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 77 Tahun 2019
penjabaran - pertanggungjawaban - pelaksanaan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD 2019/77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 49 Tahun 2018; Perda kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Diubah dengan :
Perpres No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 77, LN.2019/NO.216, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erossion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
ABSTRAK:
bahwa penetapan biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2018 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal; bahwa dengan adanya penetapan APBD TA 2020 perlu dilakukan penyusunan Perbup tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 24 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendargi No 55 Tahun 2008; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 71 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang biaya paling banyak makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Dalam rangka efesiensi ,efektifitas dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam program jaminan kesehatan maka Pemerintah Daerah membuat jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Agar pelaksanaan Program jaminan kesehatan menjadi terarah bagi pemberi pelayanan kesehatan maka perlu pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan di Daerah.
Dasar Hukum: UUNomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Putusan MK Nomor 007/PPU-III/2005; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016; Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat Ketentuan Umum; Jaminan Pelayanan Kesehatan; Jenis Jaminan Pelayanan Kesehatan; Fasilitas Kesehatan; Prosedur Pelayanan; Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
7 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 78 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TAMBAHAN MODAL DISETOR KELIMA
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
