PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2015/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Jabatan Fungsional
Bab IV Tata Laksana
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo omor 11 Tahun 2008 dcabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah bagian
dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat
perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara
terpadu dan berkelanjutan sehingga untuk menjaga
kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) supaya berkelanjutan,
berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerja
Sama Antar Desa (BKAD);
b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Kementerian Dalam
Negeri Nomor : 414.2/3101/PMD perihal Petunjuk Teknis
Operasional PNPM Mandiri Perdesaan serta mengacu pada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
maka perlu adanya pedoman pembentukan Badan Kerja
Sama Antar Desa (BKAD)
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun
2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pembentukan BKAD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2015.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa proses penataan ruang yang terdiri dari
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan
yang menyangkut kepentingan pemerintah, swasta dan
masyarakat, sehingga diperlukan adanya koordinasi
penataan ruang yang dapat menfasilitasi dan
memediasi kepentingan tersebut secara terpadu
dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria
penataan ruang secara konsisten dan
berkesinambungan;
b. bahwa dalam usaha mewujudkan koordinasi dan
keterpaduan dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kolaka;
c. bahwa untuk melaksanakan tugasnya, dipandang perlu
untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan
Koordinasi Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Tata Ruang
Nasional;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48 Tahun
1990 Tentang Tata Cara Persyaratan Izin Penggunaan
Air dan atau Sumber Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2012 tentang Pelimpahan Penugasan Urusan
Pemerintah Lingkup Kementerian Dlam Negeri;
12. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor
63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun
2005 tentang Penerapan Instrumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 18 Tahun
2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kolaka 2012 - 2032;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
ORGANISASI
BAB IV
TATA CARA KOORDINASI
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
PEMBIAYAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu disusun uraian tugas tenaga kesehatan Puskesmas yang merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Daerah dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Uraian Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintahh No. 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Keputusan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2013, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2004, PERBUP Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Puskesmas, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman dan 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 148), maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Mamasa No. 22 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DInas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2015
PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2015/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air dan Bina Marga Wilayah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air dan Bina Marga Wilayah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Jabatan Fungsional
Bab IV Tata Laksana
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 dicabut.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
