Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.831 peraturan dalam 0,748 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2008

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah Provinsi, dipandang perlu meningkatkan perolehan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi masyarakat pembayar pajak.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.
Dalam rangka menunjang pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah di era Otonomi Khusus, PBB-KB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dan di andalkan. Karena itu pungutan terhadap obyek ini berdasarkan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor perlu dilakukan secara intensif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2008.
-
-
8 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan

Download :
PERBUP Way Kanan Nomor 2 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015

Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kab Bantul No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa
PERDA Kab. Bantul No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2007

Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2015

Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Abstrak

ganti rugi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/No.48

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan daerah, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil, serta kelancaran dan ketertiban pemulihan keitgian daerah sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan hunrf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara untutan Ganti Kerugian Daerah
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A06 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadaP Bendahara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaarl Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hak Asasi Manusia

Download :
perda_722.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012

RETRIBUSI JASA USAHA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_TASIKMALAYA_2_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perpu Nomor 2 Tahun 2014.pdf
Perpu Nomor 2 Tahun 2014 - Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2017

Pemberdayaan Usaha Kecil

Perekonomian

Download :
Perda Prov Gorontalo No 2 th 2017 ttg Pemberdayaan Usaha Kecil.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Usaha Kecil

ABSTRAK:

Peraturan Daerah ini dibentuk bahwa usaha kedl di Provinsi GorontaIo sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan perao serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Kecil di lingkungan Provinsi Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tujuan; Pendataan dan Perijinan; Pendidikan dan Pelatihan; Perlindungan dan Pengembangan Usaha; Kemitraan dan Jaringan Usaha; Penguatan Permodalan; Pemasaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
Peraturan Daerah ini terdiri atas 21 Halaman dengan Lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pangan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda No. 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN PANGAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD/2017/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pangan

ABSTRAK:

a. bahwa ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia sehingga dalam memenuhinya, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan; b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Banten, juga berakibat meningkatkan kebutuhan akan pangan yang disertai dengan meningkatnya kebutuhan permukiman dan industri yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian sehingga perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.26 Tahun 2007 ;4.UU No.18 Tahun 2012;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.17 Tahun 2015;7.PP No. 27 Tahun 2014 ;8.PMDN No.19 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.kebijakan dan strategi;3.ketersedian pangan ;4.pe gembangan produksi dan pemanfaatan pangan;5.keterjangkauan pangan;6.cadangan pangan;7.pemanfaatan pangan;8.perbaikan gizi ;9.pengebangan sumber daya manusia;10.sistem informasi;11.peran serta petani;12.kewajiban dan larangan;13.pembinaan dan pengawasan ;14.pembiayaan;15.ketentuan lain lain;16.penyidikan;17.ketentuan pidana ;18.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
38 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.