Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Iuran Rawat Inap Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan
yang bermutu dan memadai melalui rawat inap di Rumah Sakit Umum
Daerah dan Rumah Sakit Swasta yang melakukan kerjasama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
b. bahwa untuk keperluan biaya rawat inap tidak bisa dibebankan pada
orang yang saat sakit maka perlu diupayakan pembayaran dilakukan saat
orang itu sehat;
c. bahwa sesuai dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 7 Tahun 2006 untuk melakukan rawat inap, perlu melakukan
pemungutan iuran kepada masyarakat peserta Program Jaminan
Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a b dan c di atas, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang luran Rawat lnap Program Jaminan
Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten
Jembrana,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006
Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2006.
-
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara, agar lebih etektif dan efisien make perlu ditetapkan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/8KB/M PAN/4/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bakesbanglinsos
Bab III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang perlu dibentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Eselon
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kabupaten Pemalang dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2006
pelaksanaan peraturan daerah nomor 28 tahun 2005 tentang retribusi izin lokasi
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2006/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Lokasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2005; PP No.27 Tahun 1983; PP No.66 Tahun 2001; Perda Kab Bone Bolango No.28 Tahun 2005.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Reribusi Izin Lokasi termasuk didalamnya mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin, Tata Cara Pembayaran, Pengembangan dan Perluasan Izin, Tenggang Waktu Pengurusan Pengembangan dan Perluasan Izin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2006.
Terdiri dari 10 Halaman dengan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 19 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk teknis Penghapusan/Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006,
agar dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna,
perlu disusun Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2006; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2006;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bupati Rembang sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2006
PERBUP - KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS ROPINSI JAWA TENGAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2006/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Dokumen Analisis Mengenai Dampak
ing ungan Hidup ( AMDAL) Pembangunan Kebun
Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa
Tengah telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL
Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu
ditetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Atas
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
H1dup (AMDAL) Pembangunan Kebun Raya
Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa
Tengah dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor;SK 117/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Ropinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 19 Tahun 2006
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi di kabupaten Bantul tanggal 27 Mei 2006 telah menimbulkan berbagai kerugian bagi warga masyarakat baik materi maupun non materi; b. Bahwa untuk meringankan beban warga masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akibat bencana alam, perlu adanya kebijakan pembebasan retribusi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 54 Tahun 2000;
Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2006.
Jumlah Halaman: 3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
